REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir agar segera mencari solusi terjadinya peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Sebab, kata Jokowi, area di sekitar Depo Plumpang merupakan zona berbahaya.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menemui korban kebakaran Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Jakarta Utara, Ahad (5/3/2023).
"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama, karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," ujar Jokowi dalam keterangannya.
Menurutnya, terdapat dua solusi untuk mencegah terjadinya kembali peristiwa serupa. Yakni solusi dengan memindahkan Depo Pertamina Plumpang atau merelokasi penduduk di sekitarnya.
"Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," tambah Jokowi.
Ia mengatakan, solusi untuk permasalahan ini akan segera diputuskan oleh Pertamina dan juga Pj Gubernur DKI Jakarta dalam waktu dekat, karena sangat berbahaya jika lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk.
"Tetapi memang zona ini memang harusnya zona air entah dibuat sungai entah dibuat, harus melindungi dari objek vital yang kita miliki. Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga menegaskan pentingnya mengevaluasi berbagai daerah lainnya, selain Plumpang, yang masuk dalam zona berbahaya. "Semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya," ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada para korban terdampak insiden ini. "Saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada para korban atas kejadian di Plumpang ini," ucap dia.
Dalam peninjauan ini, juga tampak hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.