REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji melakukan evaluasi terhadap Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika berkunjung ke lokasi kebakaran bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Korban meninggal akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang hingga hari ini mencapai 17 orang.
"Presiden berpesan agar keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Karena itu, evaluasi akan dilakukan untuk meninjau kembali zonasi serta langkah ke depan," kata Heru dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Ahad (5/3/2023).
Heru juga menyampaikan jajarannya akan terus mendampingi para penyintas di pengungsian dalam berbagai aspek, mulai dari kesehatan fisik hingga kesehatan mental agar proses pemulihan korban berjalan lancar. Adapun Menteri BUMN Erick Thohirmengatakan akan mengkaji sistem pengamanan depo Bahan Bakar Minyak (BBM), karena merupakan bagian dari objek vital negara.
"Sesuai arahan Presiden kami akan kaji kembali aspek keamanan semua instalasi depo BBM agar insiden seperti di Plumpang tidak terjadi lagi," ujar Erick.
Dalam kesempatan itu, Jokowi bersama jajarannya meninjau lokasi pengungsian warga terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Jakarta Utara. Dalam tinjauan tersebut, Presiden Jokowi meminta Heru dan Erick Thohir untuk segera mencari solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang.
BPBD DKI hingga Ahad pukul 12.00 WIB mencatat jumlah pengungsi sebanyak 421 jiwa dengan rincian 121 jiwa di Kantor PMI Jakarta Utara dan 300 jiwa di RPTRA Rasella. Sedangkan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta hingga pukul 12.00 WIB mendata korban meninggal berjumlah 17 jiwa.
Sedangkan 37 jiwa sedang dalam penanganan tim medis di rumah sakit. Pemprov DKI Jakarta terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam penanganan kebakaran ini untuk melindungi dan memastikan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika