REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Jepang untuk menyukseskan transisi energi di Indonesia. Kolaborasi ini membahas investasi yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem energi bersih dan mencapai target net zero emission (NZE) di tahun 2060.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) Prahoro Nurtjahyo mengatakan energi baru terbarukan (EBT) merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
"Transisi energi adalah salah satu pilar terpenting dalam rangkaian KTT G20 Indonesia tahun lalu. Hal ini akan tetap menjadi salah satu perhatian utama pemerintah kami untuk dibawa ke ASEAN Chairmanships tahun ini," ungkap Prahoro dikutip keterangan pers, Ahad (5/3/2023).
Prahoro menjelaskan Indonesia mempunyai potensi sumber daya EBT yang melimpah, beragam dan tersebar luas, namun pemanfaatannya belum optimal.
"Ada beragam pilihan investasi pengembangan EBT seperti panel surya, hidropower, hingga geotermal. Ini akan dilakukan bersamaan dengan integrasi pembangunan dan industri daerah, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru," tambah Prahoro.
Deputy Commissioner for International Affairs, Ministry of Economy, Trade and Industry Jepang, Izuru Kobayashi mengatakan Jepang dan Indonesia telah sepakat menyusun kerangka kerja untuk mendukung transisi energi yang mulus dan realistis bagi negara-negara Asia. Mengingat energi bersih dan efisien merupakan pondasi penting untuk mendorong industri.
"Perdana Menteri Jepang Fumia Kishida dan Presiden RI Joko Widodo telah menyatakan akan mendorong NZE bersama. Kami ingin menyatukan kekuatan dengan negara-negara mitra, khususnya Indonesia, untuk menghasilkan proyek-proyek nyata dan peluang koordinasi kebijakan demi memajukan transisi energi kita," kata Kobayashi.
Di samping itu, Kobayashi menilai Indonesia perlu meningkatkan jaringan dan jalur transmisi untuk menampung lebih banyak EBT masuk dalam sistemnya. Meskipun, mengembangkan jaringan grid dan membangun jalur transmisi baru memang tidaklah murah, butuh waktu serta biaya.
"Mungkin tidak mudah untuk mengembangkan jalur transmisi yang sangat mahal ini, sehingga membutuhkan pinjaman lunak. Ini adalah tantangan yang sangat besar yang perlu ditangani oleh Indonesia," jelas Kobayashi.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menjelaskan seiring dengan NZE yang ditargetkan tercapai di 2060, PLN telah merancang strategi untuk menyukseskannya. Untuk jangka pendek 2021-2030 PLN menargetkan menambah pembangkit EBT hingga 20,9 GW yang akan didominasi oleh pembangkit hidro, geotermal dan panel surya.
"Kami menggunakan beragam teknologi untuk meningkatkan produksi EBT di Indonesia. Untuk jangka pendek, kami telah membangun berbagai pembangkit EBT bersamaan dengan program dedieselisasi dan pensiun dini pembangkit batu bara," ujar Haryadi.
Haryadi menambahkan, PLN telah menjalin kolaborasi dengan perusahaan Jepang seperti IHI Corporation dan Mitsubishi dalam penerapan co-firing hidrogen untuk PLTU.
PLN juga berkomitmen untuk terus memenuhi peningkatan kebutuhan listrik, khususnya dari sektor bisnis dan Industri. Saat ini, PLN menghadapi peningkatan permintaan EBT untuk industri padat energi seperti di Sulawesi dan Kalimantan.
"Seiring dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan ekspor sumber daya mineral seperti nikel dan bauksit, akan ada semakin banyak permintaan baru EBT untuk industri smelter. Seperti Sulawesi yang saat ini banyak sekali pabrik smelter baru dibangun, dan ini akan terus kami dukung pengembangannya," tutup Haryadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika