REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Matahari baru saja terbit pada Ahad (26/2/2023) pagi ketika jasad pertama ditemukan terdampar di pantai terdekat, setelah sebuah perahu kayu kecil yang membawa sekitar 200 orang dari Turki menabrak karang di laut dan menewaskan sedikitnya 70 orang.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemandangan serupa telah terjadi berulang kali di perbatasan selatan Eropa. Puluhan ribu orang melarikan diri dari perang, kemiskinan, dan penganiayaan. Mereka mempertaruhkan hidup untuk menyeberangi lautan dan mencari masa depan yang lebih baik.
Bencana pekan lalu terjadi tepat satu dekade setelah salah satu kapal karam migran paling mematikan terjadi di Mediterania. Pada 2013, sebuah kapal yang penuh sesak membawa migran dari Libya, tenggelam di lepas pantai pulau kecil Lampedusa di Italia. Insiden ini menewaskan 368 orang.
Saat itu, tragedi tersebut mengungkap keputusasaan dan bahaya yang dihadapi mereka yang mencari perlindungan di Eropa. Tragedi tersebut memicu kemarahan yang meluas dan tuntutan perubahan kebijakan terkait migran di seluruh benua.
"Kami akan melakukan apapun yang kami bisa, dengan sarana yang kami miliki, untuk mengubah situasi," kata Jose Manuel Barroso, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Komisi Eropa.
Tragedi Lampedusa mendorong pemerintah Italia meluncurkan Mare Nostrum, yaitu misi pencarian dan penyelamatan untuk mencegah lebih banyak korban jiwa di lautan. Misi ini diluncurkan pada 18 Oktober 2013. Operasi tersebut melibatkan pengerahan kapal dan pesawat angkatan laut ke Laut Mediterania. Namun misi ini hanya berjalan selama satu tahun.
Sejak saat itu, Italia tidak lagi mengambil langkah ketat untuk mencegah masuknya migran ilegal secara berbahaya. Selain itu, tidak ada tindakan terpadu yang nyata dari Uni Eropa untuk mengatasi masalah tersebut.
"Sejak tragedi Lampedusa, sayangnya, tidak ada yang berubah," kata juru bicara SOS Mediterranee, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan di Mediterania, Francesco Creazzo, dilaporkan BBC, Kamis (2/3/2023).
"Dan dengan ketidakstabilan politik yang memburuk di luar perbatasan Eropa, keputusasaan para migran tidak pernah terdengar," kata Creazzo menambahkan.
Setelah tragedi pekan lalu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Dia mengirim surat kepada para pemimpin Uni Eropa untuk menyerukan tindakan segera oleh blok tersebut dalam menghentikan perjalanan migran melalui kapal ke Eropa.
"Satu-satunya cara untuk menangani masalah ini secara serius dengan kemanusiaan adalah dengan menghentikan keberangkatan," kata Meloni dalam sebuah wawancara.
Namun di dalam negeri, Meloni dan pemerintahnya menghadapi tuduhan sebenarnya Italia bisa saja menyelamatkan para migran dari kapal jauh sebelum bencana melanda. Italia secara progresif beralih dari melakukan operasi pencarian dan penyelamatan menjadi mengadopsi sikap keras terhadap migrasi.
Italia juga mengambil pendekatan bermusuhan terhadap LSM yang terlibat dalam penyelamatan. Italia telah memberlakukan pembatasan, investigasi kriminal, penahanan kapal dan denda pada beberapa organisasi ini.
Sekitar 20 ribu orang diyakini telah meninggal di Mediterania selama dekade terakhir. Angka resmi menunjukkan, ribuan orang terus melakukan perjalanan berbahaya setiap minggu, meskipun ada tindakan pencegahan. Lebih dari 14.400 migran telah tiba di Italia dengan perahu tahun ini. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan 5.470 pada periode yang sama tahun lalu.
"Terserah kita (LSM) untuk menyelamatkan mereka ketika mereka berada di laut karena tidak ada orang lain yang melakukannya," kata Creazzo.
Pergeseran menuju pendekatan yang lebih bermusuhan telah terjadi di tengah perdebatan yang sedang berlangsung mengenai bagaimana mengatasi krisis migrasi dengan cara yang manusiawi dan berkelanjutan. Seorang penulis yang berspesialisasi dalam migrasi, Eleonora Camilli, mengatakan, krisis migran adalah masalah yang kompleks dan beragam.
"Krisis migran didorong oleh tekanan ekonomi, sosial, dan politik yang belum ditangani secara efektif. Korban manusia dari krisis ini sangat jelas, serta kegagalan untuk bertindak," ujar Camilli.
Camilli mengatakan, pembentukan koridot kemanusiaan memungkinkan para migran melakukan perjalanan dengan aman dan legal dari zona konflik ke negara tujuan mereka. Koridor kemanusiaan dapat dibangun antara pemerintah, organisasi bantuan dan kelompok agama. Koridor ini dapat menawarkan jalur kehidupan bagi mereka yang berhak mendapatkan suaka.
Namun, para analis mengatakan, pembentukan rute yang aman saja tidak cukup. Orang-orang masih terpaksa melakukan perjalanan berbahaya atau bergantung pada penyelundup.
"Orang-orang yang melarikan diri dari negara yang dilanda perang atau situasi kritis lainnya seringkali terburu-buru dan melakukan apa yang mereka bisa. Misalnya, sejak Taliban menguasai negara, beberapa aktivis dan wanita Afghanistan tidak bisa menunggu dan pergi secepat mungkin," kata Camilli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika