Selasa 07 Mar 2023 05:35 WIB

PM Kishida Dukung Permintaan Maaf ke Korsel Atas Agresi Jepang

Kishida akan mendukung permintaan maaf kepada Korsel atas agresi di masa lalu

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan pada Senin (6/3/2023) bahwa pemerintah akan mendukung permintaan maaf sebelumnya kepada Korea Selatan (Korsel) atas agresi di masa lalu, bersamaan dengan negara tetangganya itu menyelesaikan solusi tenaga kerja di masa perang.
Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan pada Senin (6/3/2023) bahwa pemerintah akan mendukung permintaan maaf sebelumnya kepada Korea Selatan (Korsel) atas agresi di masa lalu, bersamaan dengan negara tetangganya itu menyelesaikan solusi tenaga kerja di masa perang.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan pada Senin (6/3/2023) bahwa pemerintah akan mendukung permintaan maaf sebelumnya kepada Korea Selatan (Korsel) atas agresi di masa lalu, bersamaan dengan negara tetangganya itu menyelesaikan solusi tenaga kerja di masa perang.

"Kami mengambil alih posisi yang disuarakan kabinet sebelumnya berdasarkan pandangan sejarah dan akan terus melakukan itu," ujar Kishida pada sidang parlemen.

Pada 1995, di hari peringatan 50 tahun menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua, saat itu Perdana Menteri Tomiichi Murayama mengeluarkan pernyataan yang oleh kabinet-kabinet selanjutnya dijadikan sikap dasar pemerintah.

Murayama mengatakan Jepang menyebabkan kerusakan dan penderitaan luar biasa terhadap orang-orang di banyak negara, terutama negara Asia dengan aturan kolonial dan agresi yang dilakukannya dan dirinya sangat menyesal dan memohon maaf dengan tulus.

Sementera itu Kishida memuji solusi Korea Selatan, mengatakan bahwa keputusan tersebut akan berkontribusi untuk memperbaiki hubungan yang sehat antara Tokyo dengan Seoul.

Rencana itu diumumkan di pusat Seoul di yayasan dukungan pemerintah Korsel yang membayar kompensasi kepada penggugat Korea.

Yayasan itu adalah institusi yang berbeda dari yang diperintahkan pengadilan Korsel yaitu dua perusahaan asal Jepang.

Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa Pemerintah Jepang akan mengizinkan perusahaan setempat untuk bergabung dengan yayasan, sembari menyuarakan harapan agar kerjasama kedua negara di bidang politik, ekonomi dan budaya akan berkembang.

Ketidaksetujuan Jepang atas kompensasi masa perang dan masalah lama lainnya dengan pemerintahan Presiden Korea Selatan sebelumnya Moon Jae In membuat hubungan kedua negara mencapai titik terendah selama beberapa tahun.

Namun Presiden Yoon Suk Yeol menunjukkan kesiapannya untuk meningkatkan hubungan dengan Tokyo sejak menjabat tahun lalu, dan mengatakan bahwa Jepang telah bertransformasi dari agresor militer menjadi mitra yang berbagi nilai universal yang sama dengan Korsel.

Saat ditanya mengenai kemungkinan mengundang Yoon pada KTT G7 di Hiroshima pada Mei nanti, Kishida hanya mengatakan saat ini ia mempertimbangkan negara dan organisasi internasional mana yang akan diundang menjadi tamu konferensi tersebut.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement