REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, mengatakan, perpustakaan berbasis inklusi sosial dibutuhkan dalam kondisi pemulihan ekonomi masyarakat. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) menjadi basis dalam mewujudkan pembangunan perpustakaan dan peningkatan budaya literasi.
"Pada masa kini, perpustakaan berperan aktif dalam menjangkau masyarakat, bukan sekadar ruang untuk menyimpan buku," ujar Syarif dalam pembukaan Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Dia menambahkan hal tersebut selaras dengan paradigma baru perpustakaan. Di mana, kata dia, sebesar 10 persen perpustakaan menjalankan fungsi manajemen koleksi perpustakaan, 20 persen untuk manajemen ilmu pengetahuan, dan 70 persen untuk mentransfer ilmu pengetahuan.
Program TPBIS menjadi tema utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang diselenggarakan Perpusnas. Dalam ajang Rakornas tahun ini, pihaknya melakukan penyamaan persepsi dengan dinas perpustakaan daerah mengenai perpustakaan dan literasi.
“Jadi memang kita yang paling penting adalah mengedukasi teman-teman kepala dinas di provinsi, kabupaten/kota, untuk menyamakan persepsi bahwa pekerja perpustakaan sudah lama meninggalkan pekerjaan teknis yang namanya katalogisasi, klasifikasi,” jelas dia.
Saat ini, kata dia, perpustakaan bertransformasi menjadi inklusif. Sejak 2018, Perpusnas menjalankan program TPBIS yang merupakan program prioritas nasional dengan dukungan dari Bappenas RI. Melalui program TPBIS, perpustakaan bertransformasi menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berlatih secara kontekstual, berlatih keterampilan dan berbagi pengalaman.
“Di sinilah pentingnya kehadiran buku-buku ilmu terapan dan tepat guna untuk masyarakat dalam mengembangkan life skills dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” ujar dia.
TPBIS berupaya mengurangi kemiskinan masyarakat marginal melalui pendayagunaan perpustakaan umum di daerah di Indonesia. Para penerima manfaat mendapatkan pelatihan yang meningkatkan keterampilan mereka serta kegiatan promosional seperti penyuluhan, sosialisasi, wisata literasi, dan storytelling.
Sejak 2018 hingga saat ini, program TPBIS telah menjangkau 399 kabupaten/kota dan 3.985 desa/kelurahan. Selain itu, telah dilakukan bimbingan teknis kepada 1.804 staf perpustakaan daerah dan 2.196 pengelola perpustakaan desa, serta melatih 79 master trainer dan 415 fasilitator daerah.
Program TPBIS juga telah menjangkau sebanyak 2.133.918 anggota masyarakat yang mengikuti 85.776 kegiatan di perpustakaan. Bahkan program ini sudah ditiru sejumlah daerah yang melakukan replikasi mandiri di 18 kabupaten/kota dan 1.125 desa/kelurahan.
Program TPBIS terus berlanjut menjadi program prioritas nasional pada tahun ini. Sepanjang 2023, jumlah mitra sebanyak 450 perpustakaan desa/kelurahan. Pada Januari 2023, tercatat sebanyak 1.661 kegiatan pelatihan telah dilakukan dengan melibatkan 70.165 peserta.
Kegiatan yang dilakukan antara lain kelas berhitung di Perpustakaan Daerah Kabupaten Manokwari, Papua; kelas komputer di Perpustakaan Desa Kian Laut, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku; dan kelas bahasa Inggris di Perpustakaan Desa Loang Malaka, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
"Kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kegiatan perpustakaan salah satunya, kelompok difabel. Sebanyak 10 peserta penyandang disabilitas di Kota Salatiga mengikuti pelatihan handycraft di perpustakaan daerah setempat," jelas Syarif.
Dia menambahkan, saat ini, perpustakaan berperan aktif bekerja dalam menjangkau masyarakat, bukan sekadar ruang untuk menyimpan buku. Dalam Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 diluncurkan superapp BintangPusnas yang merupakan platform aplikasi terintegrasi Perpusnas dalam meningkatkan akses dan konten digital perpustakaan di Indonesia.
"Koleksi BintangPusnas mencapai 1,3 juta koleksi buku dan koleksi digital lainnya untuk kebutuhan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi. BintangPusnas memuat beragam aplikasi Perpusnas yakni iPusnas, Indonesia OneSearch, dan Khastara," terang dia.
Dia menambahkan, Rakornas merupakan mandatori Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpusnas sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan teknis dalam bidang pengembangan perpustakaan di Indonesia untuk membantu Presiden.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan kepada Perpusnas untuk mendukung pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, melalui Program Prioritas Nasional Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.
Program itu dilaksanakan melalui kegiatan prioritas pengembangan budaya kegemaran membaca, peningkatan perbukuan dan konten literasi, serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika