REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkopolhukam, Mahfud MD, berencana melakukan eksaminasi atas vonis lepas dari petinggi Indosurya. Rencana ini menuai dukungan dari berbagai elemen publik tidak cuma dari korban-korban Indosurya, tapi dari pakar-pakar hukum.
Pengamat dari Citra Institute, Yusak Farchan, turut memberikan apresiasi. Ia merasa, rencana melakukan eksaminasi atas putusan lepas dalam kasus penipuan dan penggelapan dana merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi yang lemah.
Dalam perkara Indosurya yang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, majelis hakim memutus lepas Bos Indosurya. Padahal Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Henry Surya dengan 20 tahun penjara dan denda Rp.200 miliar.
Atas putusan ini JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara pihak Polri juga membuka kembali kasus baru atas Indosurya.
Yusak mengatakan publik akan mendukung eksaminasi dilakukan ke vonis lepas tersebut agar kasus ini terang. Yusak berpendapat, berbagai kasus penggelapan dana nasabah sudah sering terjadi dan yang dirugikan selalu saja masyarakat.
"Pemerintah tidak boleh absen dalam menghadirkan keadilan untuk warganya karena putusan PN Jakbar sangat jauh dari harapan masyarakat. Jangan sampai hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah," kata Yusak kepada Republika, Selasa (7/3/2023).
Ia menuturkan, pemerintah perlu mengawal tegaknya peradilan yang berintegritas. Dalam kasus KSP Indosurya, Yusak melihat, memang ada semacam keraguan dari korban terkait independensi hakim yang telah dipengaruhi kekuatan tertentu.
Sehingga, putusan atas kasus penipuan dan penggelapan yang didakwakan kepada petinggi Indosurya itu menjadi lepas. Menurut Yusak, eksaminasi dapat pula digunakan sebagai kerangka untuk mengawal upaya kasasi di Mahkamah Agung (MA).
"Saya kira tepat kalau Menkopolhukam melakukan eksaminasi karena bisa menguji pertimbangan hakim dan fakta-fakta," ujar Yusak.
Ia menambahkan, perlawanan Kejagung mengajukan kasasi atas vonis bebas itu perlu pula didukung. Mengingat putusan bebas sangat mencederai rasa keadilan 23.000 nasabah yang jadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai Rp 106 triliun.
Sebelumnya, Mahfud MD berencana menggandeng akademisi dari beberapa perguruan tinggi untuk eksaminasi vonis yang dijatuhkan kepada bos Indosurya. Sedangkan, korban-korban Indosurya berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Ikuti Whatsapp Channel Republika