REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM -- Parlemen Swedia akan mengesahkan Undang-Undang anti-teror pada Selasa (7/3/2023). Jika disahkan, undang-undang baru akan mulai berlaku pada 1 Juni.
Menurut media Swedia, Rancangan Undang-Undang (RUU) kontraterorisme yang baru akan menargetkan pembiayaan, bantuan, dan penyebaran kelompok teroris. Bepergian ke luar negeri untuk bergabung atau membantu kelompok teroris juga akan dihukum jika aturan tersebut berlaku.
Keputusan ini berawal dari tuntutan Turki agar Swedia mengambil tindakan nyata untuk memerangi kelompok PKK dan yang berhubungan dengan Fethullah Gulen. Gulen dituduh sebagai sosok upaya kudeta yang pada 2016.
Swedia kemudian mengesahkan UU anti-teror November lalu. Tindakan ini agar Ankara akan menyetujui tawaran Stockholm untuk bergabung dengan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, Turki mengatakan bahwa UU yang diadopsi tidak cukup dan tidak banyak yang dilakukan untuk menghentikan kegiatan kelompok teroris.
Menghadapi kritik, kepala negosiator Swedia untuk aksesi NATO Oscar Stenstrom mengatakan belum lama ini, bahwa sikap mereka terhadap terorisme tidak lagi sama. "Ya, kami telah berubah. Dan kami telah menyadari dengan lebih baik masalah keamanan Turki. Ini juga akan meningkatkan keamanan Swedia," ujarnya.
"Swedia harus dan tidak akan pernah menjadi tempat yang aman bagi teroris mana pun, dan itulah sebabnya kami juga meningkatkan kerja sama antara dinas keamanan kami. Kami mendedikasikan lebih banyak dana untuk dinas dan pertahanan ini. Kami akan senang bekerja sama bersama di NATO ," kata Stestrom dikutip dari Anadolu Agency.
Turki telah memberikan daftar orang yang dicari ke Swedia. Ankara mengharapkan negara Skandinavia untuk mengambil tindakan cepat untuk menunjukkan bahwa tuntutannya benar-benar terwujud. Namun, belum ada narapidana yang diserahkan ke Turki.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu baru-baru ini mengatakan mengakui Swedia telah mengubah undang-undangnya tentang terorisme. Stockholm juga berjanji untuk mengesahkan UU baru.
Stockholm menegaskan kembali tekadnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan memorandum trilateral yang ditandatangani pada Juni. Perjanjian ini ditandatangani oleh Swedia, Finlandia, dan Turki selama KTT NATO yang diadakan di Madrid.
“Ada janji (oleh Swedia dan Finlandia) untuk keanggotaan NATO. Tidak mungkin bagi kami untuk mengatakan 'ya' untuk keanggotaan NATO Swedia tanpa melihat langkah-langkah ini. Setiap orang harus melihat dengan jelas bahwa Swedia, khususnya, tidak memenuhi kewajibannya. Itu adalah alasan mengapa kami mengatakan 'ya' untuk pertemuan yang akan diadakan di Brussel,” kata Cavusoglu.
Swedia dan Finlandia secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan NATO pada Mei tahun lalu. Mereka meninggalkan sikap non-blok militer selama beberapa dekade usai Rusia menginvasi Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika