REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan layanan hotline pengaduan kini telah terintegrasi dengan kantor BPN di seluruh Indonesia.

"Hotline Pengaduan Pusat telah menerima 24.745 percakapan. Hal ini menunjukkan masyarakat membutuhkan kanal pengaduan," ujar Hadi melalui keterangan tertulis.

Hadi mengakui, sebelumnya layanan ini terdapat kendala waktu respons pengaduan lantaran membutuhkan konfirmasi dan pendalaman data dari berbagai kantor wilayah (kanwil).

Namun demikian, saat ini Hotline Pengaduan Pusat diklaim menjadi lebih cepat, karena sudah terintegrasi dengan seluruh kantor wilayah.

Setelah diluncurkan tahun lalu di level pusat, hotline pengaduan 0811-1068-0000 merupakan kanal yang diminati masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan Kementerian ATR/BPN. Tahun ini hotline pengaduan diintegrasikan dengan 33 kanwil, agar tindak lanjut pengaduan menjadi lebih cepat dengan desentralisasi. "Dengan integrasi hotline ini tak ada lagi jarak ruang dan waktu antara masyarakat dengan Kementerian ATR/BPN," kata Hadi.

Kementerian ATR/BPN telah melakukan persiapan integrasi hotline hingga level kanwil sejak awal 2023. Kegiatan ini ditandai dengan pembentukan admin hotline per kanwil pada Januari dan pelatihan di Februari.

Ke depan rencananya integrasi hotline akan sampai pada level kantor Pertanahan. Diharapkan, semakin rendah level integrasi hotline, maka makin semakin cepat pengaduan masyarakat untuk mendapat tindak lanjut.

Peresmian Hotline Pengaduan Pusat dilakukan dalam Rapat Kerja Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Jakarta, Selasa (7/3). Turut mendampingi Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika