REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, menggelar konsultasi publik dalam penyusunan rangka awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Selasa (7/3/2023). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan dan pengambilan keputusan.
Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, melalui konsultasi publik ini, diharapkan dapat menjaring lebih banyak aspirasi masyarakat dalam penyusunan arah pembangunan dan kebijakan Kota Bandung.
Konsultasi publik tersebut diikuti sejumlah tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, dan perwakilan organisasi masyarakat, serta masyarakat umum. Ada sejumlah masukan atau saran yang disampaikan, antara lain terkait pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur.
“Kami sangat mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik ini. Masukan yang diberikan sangat berharga untuk memperbaiki kualitas dan keterkaitan antara program prioritas dan kebutuhan masyarakat,” kata Yana, sebagaimana dilansir Pemkot Bandung, Selasa (7/3/2023).
Yana mengatakan, RKPD 2024 harus mampu mengidentifikasi isu-isu strategis di Kota Bandung. RKPD 2024 ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026, yang penyusunannya dilakukan secara simultan.
Yana mengharapkan RPD dan RKPD dapat menghadirkan kualitas infrastruktur kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pemerataan ekonomi masyarakat, juga peningkatan kenyamanan dan kelayakan kota untuk hunian. “Ini sebagai komitmen bersama pemerintah dalam pembangunan kota,” kata Yana.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung Anton Sunarwibowo, tema pembangunan Kota Bandung 2024 adalah memantapkan pemulihan ekonomi dan kualitas infrastruktur kota yang inklusif dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anton menyebut ada sejumlah isu strategis dalam RPD dan RKPD 2024, antara lain terkait peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan sarana dan prasarana pendukungnya.
Selain itu, peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta peningkatan kenyamanan dan kelayakan kota untuk hunian.
Menurut Anton, masukan atau saran dari masyarakat dalam konsultasi publik akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2024. “Kami berharap dengan adanya partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik ini, RKPD yang disusun dapat lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat,” kata Anton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika