REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra)Ali Mazi berharap inflasi di daerah tersebut tetap terjaga dan terkendali saat memasuki hari besar keagamaan nasional (HKBN) bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1444 Hijriah.
"Sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada 27 Februari 2023, untuk memperhatikan pergerakan inflasi bulanan. Di bulan Maret 2023, terdapat potensi risiko inflasi terutama menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang perlu mendapatkan perhatian," kata Ali Mazi di Kendari, Selasa (7/3/2023).
Gubernur Sultra Ali Mazi memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Inflasi Provinsi Sultra sebagai tindak lanjut kegiatan Rakor Inflasi Kemendagri untuk membahas terkait potensi risiko kenaikan inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2023.
Dia menyampaikan sebagai langkah konkret mitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sultra, harus adanya gerakan pengendalian inflasi di antaranya mendukung pengamanan stok cadangan beras pemerintah (CBP) sepanjang tahun 2023 menjelang panen raya padi di bulan Maret 2023.
Selanjutnya, menjaga jumlah pasokan minyak goreng di tingkat distributor dan mengamankan jumlah pasokan di tingkat retail; Melaksanakan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menghubungkan daerah surplus dan daerah defisit pangan.
Kemudian meningkatkan komunikasi efektif melalui berbagai publikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, antara lain intensifikasi publikasi kegiatan usaha lebih dari kepala daerah maupun forkopimda terkait dengan pengendalian inflasi.
"Penerbitan kebijakan harga, sidak pasar, operasi pasar, rapat koordinasi, intervensi harga, pemberian bantuan alat dan sarana prasarana produksi pertanian, pemberian subsidi dan lainnya, ini juga harus terus dilakukan," ujar dia
Menurutnya, meningkatkan frekuensi operasi pasar atau pasar murah dan sidak pasar menjelang dan selama HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, untuk memastikan ketersediaan harga dan ketersediaan pasokan komoditas.
Kemudian, fasilitas gerakan pangan murah yang disediakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas operasi pasar yang diselenggarakan dalam rangka pengendalian inflasi HBKN lebaran.
"Peningkatan efektivitas Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam pengendalian harga pangan dan memitigasi kecurangan pada saat pendistribusian komoditas," ucap Ali Mazi.
Lebih lanjut Ali Mazi mengatakan bahwa pihaknya tidak memungkiri bahwa di tahun 2022 merupakan tahun yang cukup menantang akibat tingginya tingkat inflasi.
Disebutkan, inflasi di Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2022 menunjukkan angka yang cukup tinggi, sebesar 7,39 persen yang diakibatkan oleh tingginya tiket angkutan udara.
Meski begitu, dirinya mengapresiasi langkah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Sulawesi Tenggara yang bekerjasama dengan berbagai mitra strategis termasuk Bank Indonesia yang telah proaktif merespon kenaikan inflasi melalui berbagai kegiatan seperti pelaksanaan pasar murah dan operasi pangan.
"Termasuk penerbitan berbagai surat edaran seperti pengendalian harga minyak goreng, gerakan menanam cabai, pemanfaatan olahan sampah sebagai substitusi BBM, upaya menjaga stabilitas harga beras oleh Bulog," kata Ali Mazi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika