REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang memiliki karakter dan kompetensi yang kuat. Dalam menghadapi situasi sosial politik dan sosial ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, sambung dia, aspek elektabilitas dan popularitas bukan satu-satunya patokan utama dalam memilih calon presiden (capres) 2024.

Menurut Dimas, pemimpin nasional harus mampu memberikan jaminan stabilitas politik dan kemampuan dalam mengurus negara, khususnya aspek pemerintahan dan perekonomian. Dia menekankan, pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini ke depan harus dapat memberikan kepastian dalam hal mampu mengelola negara yang majemuk secara demokratis.

"Menjahit kebersamaan antaranak bangsa dan mampu menjalankan negara secara baik dalam situasi yang cukup kompleks," kata Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho saat dihubungi media di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

"Isu global security, sosial ekonomi dan khususnya lapangan kerja menjadi sangat krusial. Kalau dalam political science namanya kemampuan political statecraft, yaitu keterampilan dalam membangun formula politik," ucap Dimas menambahkan,

Doktor politik University of New South Wales (UNSW) Australia tersebut menuturkan, kepemimpin berikut harus dapat menjalankan proses pembangunan secara berkelanjutan. Contohnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia harus terus menjadi prioritas, mempermudah perizinan dalam investasi dan membuka usaha bagi UMKM.

"Tumpang tindih regulasi dan juga kemampuan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Selain itu juga punya kemampuan dalam membangun sebuah stabilitas politik secara demokratis sesuai dengan karakter bangsa ini," ungkap Dimas.

Eks Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan tersebut usai dihubungi olehmenilai, saat ini kondisi dunia cukup kritikal. Sehingga dibutuhkan peran kelembagaan yang kuat dalam mempersatukan masyarakat dan situasi yang dinamis. Selain itu, dibutuhkan formula kelembagaan politik yang kuat. Dimas menyebut, penguatan kelembagaan itu sangat krusial untuk mencegah yang namanya freeriderism.

"Kita harus mencegah fenomena orang kuat dan populer dalam politik, namun lemah dalam kelembagaan. Dibutuhkan upaya pengintegrasian kekuatan individual politics menjadi penguatan institusi demokrasi sehingga berdampak pada upaya mempersehat demokrasi kita, membangun stabilitas, meningkatkan pelayanan publik dan memastikan kebijakan negara memiliki dampak mensejahterakan rakyat," tuturnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika