REPUBLIKA.CO.ID, COLOMBO -- Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan Cina memberikan jaminan restrukturisasi utang. Artinya, kata Wickremesinghe, paket bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 2,9 miliar dolar AS akan segera disetujui.
Di hadapan parlemen, Wickremesinghe mengatakan pemerintah Sri Lanka sudah menerima surat dari EXIM bank, Cina mengenai jaminan tersebut. Ia dan Gubernur Bank Sentral sudah mengirimkan surat untuk meminta persetujuan akhir dari IMF.
"Sekarang kami sudah melakukan bagian kami, dan saya berharap IMF (Dana Moneter Internasional) akan melakukan bagiannya pada akhir bulan ini, pada pekan ketiga atau keempat," kata Wickremesinghe, Selasa (7/3/2023).
Utang Sri Lanka pada Cina sebesar 51 miliar dolar AS lebih, sekitar 10 persen dari total utang luar negerinya. Jaminan penundaan pembayaran ini dianggap sebagai halangan terakhir bagi Sri Lanka untuk mengamankan kesepakatan paket bantuan dari IMF setelah India dan kreditur lainnya sudah memberikan janji yang serupa.
Wickremesinghe mengatakan ia berharap bantuan keuangan dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia dapat segera dimulai setelah Sri Lanka mencapai kesepakatan dengan IMF.
Ia mengatakan bagaimana pun reformasi ekonomi yang sulit perlu dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Sri Lanka dan IMF. Negara itu tidak bisa menghindarinya seperti yang telah dilakukan dalam 16 kesepakatan sebelumnya.
"Kami harus menekankan satu fakta: Kami tidak bisa membayar utang luar negeri saat ini, kami hanya membayar pinjaman pada institusi keuangan multilateral. Bila kami melanggar kesepakatan IMF, kami akan terpaksa membayar pinjaman ke negara asing dan bank swasta," kata Wickremesinghe.
"Kami memiliki sekitar 6 sampai 7 miliar dolar AS untuk membayarnya setiap tahun sampai 2019. Kami tidak memiliki mata uang asing untuk melakukan itu, dan oleh karena itu IMF harus terlihat dengan kreditor kami dalam kesepakatan untuk mencapai utang berkelanjutan," tambah Wickremesinghe.
Ia tidak mengungkapkan apa yang telah disepakati dengan IMF tapi ia mengatakan akan menjabarkannya pada parlemen untuk meminta persetujuan. Ia juga memperingatkan akan menindak keras pengunjuk rasa di jalan yang berusaha menghalangi upaya reformasi.
Selama berbulan-bulan pekerja profesional dan buruh dari berbagai sektor telah menggelar unjuk rasa atas kenaikan tarif listrik dan pajak pendapatan yang dilakukan untuk mendorong pendapatan negara, syarat yang diberlakukan IMF. Partai oposisi menuntut pemilihan desa dan dewan kota yang ditunda karena pemerintah kekurangan dana segera digelar.
Krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah Sri Lanka menyebabkan kelangkaan pangan, obat-obatan, bahan bakar, gas untuk memasak dan listrik tahun lalu. Masyarakat yang marah turun ke jalan memaksa mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa mundur dan lari keluar negeri.
Sejak Wickremesinghe menjabat sebagai presiden akhir Juli lalu terdapat tanda-tanda perekonomian mulai membaik. Kelangkaan berkurang, pemadaman listrik berhenti dan rupee Sri Lanka mulai menguat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika