REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar mengeklaim Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) solid. Bahkan, nantinya akan ada forum khusus untuk membicarakan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung.
"Capres dan cawapres KIB, kita tunggu hasil kemufakatan parpol-parpol KIB. Semua pimpinan partai koalisi sepakat hal itu akan diputuskan dalam forum yang akan dibuat khusus buat itu," ujar juru bicara Partai Golkar, Tantowi Yahya lewat pesan singkat, Rabu (8/3/2023).
Partai Golkar sendiri menghargai usulan PAN dan PPP terkait capres ataupun cawapres. Di samping itu, Partai Golkar juga terus mendorong Airlangga Hartarto untuk maju sebagai capres pada 2024.
"Itu keputusan Munas yang harus dipatuhi, untuk merubahnya diperlukan keputusan baru yang diambil pada forum setingkat. Itulah tertib organisasi, tertib berpartai," ujar Tantowi.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono menegaskan solidnya KIB bersama Partai Golkar dan PAN. Meskipun, koalisi tersebut belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung sebagai capres.
"Tidak pernah ada tanda-tanda bahwa KIB akan bubar, tidak," ujar Mardiono kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).
Jelasnya, KIB ingin mempersembahkan sosok yang terbaik untuk diusung sebagai capres di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Nama-nama yang diusulkan Partai Golkar, PAN, dan PPP tentu akan dibahas dalam forum yang digelar KIB.
"Kita ingin mempersembahkan yang terbaik, kemudian tentu tiga partai ini belum tentu membawa calon yang sama kan, kalau masih beda ya masih harus kita bahas. Tentulah kita selalu intens membahas hal-hal itu semua," ujar Mardiono.
KIB juga terbuka dengan partai politik lain yang ingin bergabung bersama PPP, Partai Golkar, dan PAN. Termasuk peluang bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "KIB kemudian koalisi dengan PDIP mungkin-mungkin saja, itu juga hal yang positif. Artinya parpol-parpol yang besar gabung jadi satu, untuk membangun bangsa dan negara, tidak ada salahnya," tegas Mardiono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika