REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi terkait pengadaan mobil Jeep untuk kendaraan dinas Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Menurutnya, dalam hal ini ia tidak bisa berkomentar karena Prasetyo merupakan temannya sendiri di DPRD.

"Masa komentari teman sendiri. Janganlah tidak elok komentari mas Prasetyo," kata Gembong saat dihubungi Republika.co.id pada Rabu (8/3/2023).

Namun, saat ditanyai kembali apakah benar kalau pengadaan mobil Jeep untuk kendaraan dinas ini sebenarnya kemauan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi bukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. "Ga komentar ya (sambil tertawa)," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan kendaraan dinas untuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sebesar Rp 2,3 miliar.

Jenis kendaraan dinas tersebut adalah Jeep dengan kapasitas atau isi silinder (maksimal) 4.200 CC. Anggaran itu dapat dijumpai di laman resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan Pj Gubernur. KLPD, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pusat penyimpanan barang daerah. Tahun anggaran 2023," dikutip dari situs LKPP di Jakarta pada Kamis (2/3/2023).

Sementara itu, ada juga belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan ketua dewan yang dijabat Prasetyo Edi Marsudi. Jenis kendaraannya juga sama, yaitu Jeep, berkapasitas atau isi silinder (maksimal) 4.200 CC.

Jika ditotal maka dua mobil dinas Jeep untuk Heru dan Prasetyo menelan anggaran Rp 4,74 miliar. Sejak Heru menjabat plt gubernur, hubungan Prasetyo dengan eksekutif sekarang membaik. Kerap kali Prasetyo mendampingi kunjungan kerja Heru. Hal yang tak pernah terjadi pada era Gubernur Anies Rasyid Baswedan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika