REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Badan Pengusahaan (BP) Batam berkomitmen menjaga kebangkitan industri galangan kapal dengan memfasilitasi dan membantu mengurai permasalahan yang dihadapi pengusaha galangan kapal dalam pengurusan perizinan.

"Kita berharap setelah diskusi bersama pengusaha galangan kapal, permasalahan perizinan yang dirasakan pengusaha dapat diatasi dan diselesaikan dengan kerja sama yang kompak," kata Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam Ariastuty Sirait dilansir Antara di Batam Kepulauan Riau, Rabu (8/3/2023).

Dia menjelaskan, dengan adanya BP Batam memfasilitasi dan membantu mengurai permasalahan yang dihadapi pengusaha dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan soal itu, demi mendukung kebangkitan industri maritim di Batam.

Ketua Harian Batam Shipyard Offshore and Offshore Association (BSOA) Novi Hasni, mengapresiasi, BP Batam yang terus memberikan perhatian kepada dunia industri maritim baik dari infrastruktur maupun perizinan jasa kepelabuhanan. BP Batam juga menyarankan agar perizinan yang menyangkut industri maritim, dilakukan satu pintu.

"Perizinan ini niatnya baik, yakni memudahkan semua perizinan, baiknya semua kewenangan perizinan itu berpusat pada BP Batam saja, tidak membedakan apakah itu PMA, PMDN dan lainnya," kata dia.

Untuk itu ia berharap kepada pemangku kepentingan di bidang industri galangan kapal dapat saling bersinergi dan mendukung upaya umenjaga keberlangsungan industri galangan kapal Batam.

Sekretaris DPC Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Kepulauan Riau, Tia menginginkan agar regulasi birokrasi kepelabuhanan semakin ringkas.

"Kita minta sistem yang telah diaplikasikan, bekerja dengan baik dan bisa memberikan kemudahan bagi kami selaku pengusaha galangan," kata Tia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika