Kamis 09 Mar 2023 08:25 WIB

Utusan PBB Dorong Perundingan Politik Suriah Dilanjutkan

Gempa Suriah memicu agar perang dan konflik politik bisa diakhiri

Rep: Lintar Satria/ Red: Esthi Maharani
Utusan khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen mendorong agar upaya mencapai solusi politik di Suriah untuk mengakhiri perang selama 12 tahun dilanjutkan setelah gempa yang menghancurkan bulan lalu.
Foto: EPA EFE/SEDAT SUNA
Utusan khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen mendorong agar upaya mencapai solusi politik di Suriah untuk mengakhiri perang selama 12 tahun dilanjutkan setelah gempa yang menghancurkan bulan lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Utusan khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen mendorong agar upaya mencapai solusi politik di Suriah untuk mengakhiri perang selama 12 tahun dilanjutkan setelah gempa yang menghancurkan bulan lalu.

"(Gempa) menjadi alarm bagi dunia bahwa tragedi Suriah jauh dari selesai," kata Pedersen pada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Bulan lalu Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 bulan lalu. "Kami perlu memperhatikan ini dan melihat apakah itu dapat membantu kami membuka kemajuan dalam proses politik," katanya.

Gempa yang menewaskan lebih dari 50 ribu orang termasuk sekitar 6.000 orang di Suriah, memicu beberapa konsesi politik antara pemerintah di Damaskus dengan oposisinya. Pemerintah Suriah sepakat membuka lebih banyak perbatasan untuk bantuan internasional dari Turki ke wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak.

Amerika Serikat dan negara-negara Eropa juga melonggarkan beberapa sanksi mereka ke pemerintah Suriah. "Kami harus menggunakan logika yang sama yang diterapkan pada front kemanusian untuk diterapkan ke tingkat politik," kata Pedersen dalam konferensi pers di Jenewa.

Pedersen menyerukan "proses politik yang dipimpin Suriah dan difasilitasi PBB" termasuk pertemuan komite yang dibentuk untuk merancang konstitusi baru untuk Suriah dengan perwakilan dari pemerintah dan oposisi.

Konferensi perdamaian di Rusia pada Januari 2018 lalu mencapai kesepakatan untuk membentuk komite 150 orang untuk merancang konstitusi baru. Butuh waktu sampai September 2019 hingga komite tersebut terbentuk dan perlu delapan pertemuan hingga sedikit kemajuan tercapai.

Invasi Rusia ke Ukraina yang meningkatkan ketegangan antara Moskow dan negara-negara Eropa menghentikan pertemuan-pertemuan tersebut. Pemerintah Suriah yang menerima banyak bantuan dari Rusia selama perang sipil menolak datang ke pertemuan yang digelar di Jenewa.

Rekonstruksi daerah-daerah yang hancur selama perang sipil tidak dibahas dalam solusi politik. Infrastruktur Suriah semakin hancur akibat gempa. Pekan lalu Bank Dunia memperkirakan kerugian akibat gempa di Suriah sekitar 5,1 miliar dolar AS.

Pedersen mengatakan saat ini bantuan kemanusiaan pada korban gempa masih menjadi prioritas. Tapi ia mengakui pada tahap selanjutnya akan ada "kebutuhan untuk mengatasi beberapa masalah yang lebih berkaitan pada proses politik."

"Harapannya kami mampu memfasilitasi itu," kata Pedersen.

sumber : AP
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement