REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggandeng Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh daerah penghasil migas melalui focus group discussion (FGD), untuk meningkatkan sinergi pengelolaan industri migas.

Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku Subagyo, di Sorong, Kamis (9/3/2023) menjelaskan, FGD ini dimaksudkan membangun kolaborasi dengan Pemprov Papua Barat Daya sebagai daerah penghasil migas, sekaligus memastikan kegiatan operasi migas berjalan lancar ke depan. "FGD ini penting, sebab SKK Migas harus berkolaborasi dengan pemerintah setempat guna bersama memastikan kelancaran produksi industri hulu migas sebagai proyek strategis nasional berjalan dengan lancar," kata Subagyo.

Dia mengakui, kelancaran kegiatan produksi industri hulu migas tentunya akan meningkatkan citra investasi positif bagi hulu migas di daerah. Sehingga membangun kemitraan antara SKK Migas dengan pemerintah daerah sangatlah penting dan dibutuhkan.

Sebab, katanya lagi, dukungan yang diberikan kepada industri hulu migas dalam bentuk insentif nonfiskal akan memberikan kontribusi baik kepada daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Apalagi saat ini industri hulu migas masih memegang peran strategis dalam pembangunan nasional, maka relasi dan kerja sama dengan pemerintah sangat dibutuhkan," ujarnya pula.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan kegiatan operasional, SKK Migas terus berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan pengelolaan serta menciptakan budaya antisuap. "Ini sebagai wujud implementasinya, SKK Migas juga telah berhasil mempertahankan sertifikasi ISO SNI 37001 sistem manajemen antipenyuapan," ujar Subagyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika