Kamis 09 Mar 2023 19:01 WIB

Presiden Korsel Bertemu PM Jepang Pekan Depan

Ini akan menjadi kunjungan pertama yang dilakukan seorang presiden Korsel sejak 2011.

 Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol akan mengunjungi Tokyo pekan depan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida, kata kantor kepresidenan Korsel pada Kamis (9/3/2023).
Foto: AP /Lee Jin-man
Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol akan mengunjungi Tokyo pekan depan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida, kata kantor kepresidenan Korsel pada Kamis (9/3/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol akan mengunjungi Tokyo pekan depan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida, kata kantor kepresidenan Korsel pada Kamis (9/3/2023).

Kunjungan tersebut merupakan lawatan presiden dalam rangka hubungan bilateral pertama ke Jepang dalam 12 tahun yang mungkin dilakukan setelah Seoul mengumumkan solusi untuk sengketa kerja paksa semasa perang.

Kunjungan pada 16-17 Maret itu juga menjadi kunjungan pertama yang dilakukan seorang presiden Korsel sejak mantan Presiden Lee Myung-bak berkunjung ke Jepang pada 2011. Moon Jae-in mengunjungi Osaka pada 2019 bukan dalam rangka hubungan bilateral, melainkan demi keperluan pertemuan G20.

"Kunjungan ini akan menjadi tonggak penting bagi peningkatan dan pengembangan hubungan Korsel-Jepang," kata kantor kepresidenan Korsel seperti dilansir Yonhap.

"Melalui kunjungan Presiden Yoon ke Jepang, kami berharap kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk keamanan, ekonomi, sosial dan budaya, bisa diperluas."

Semua itu ditempuh, kata kepresidenan Korsel, agar Korsel dan Jepang bisa memupus sejarah buruk di masa lalu dan bergerak menyambut masa depan sehingga pertukaran masyarakat antara kedua negara bisa semakin dihidupkan.

Kunjungan itu dilakukan kurang dari dua pekan setelah Seoul menyatakan kompensasi korban kerja paksa ditempuh melalui sebuah yayasan pemerintah yang didukung donasi dari bisnis Korsel, bukan perusahaan-perusahaan Jepang yang dituduh memobilisasi pekerja paksa selama Perang Dunia II.

Hubungan kedua negara memburuk setelah Mahkamah Agung Korsel pada 2018 memerintahkan dua perusahaan Jepang - Nippon Steel dan Mitsubishi Heavy Industries - agar memberikan ganti rugi kepada para korban, padahal Jepang menyatakan semua hal terkait kerja paksa sudah diselesaikan dalam perjanjian normalisasi hubungan bilateral pada 1965.

Korsel berada di bawah kekuasaan kolonial Jepang dari 1910 sampai 1945.

Keputusan Korsel memberikan ganti rugi kepada para korban kerja paksa tanpa keterlibatan Jepang dipandang sebagai wujud komitmen kuat Yoon dalam memperbaiki hubungan dengan Jepang di tengah berbagai tantangan keamanan dan ekonomi, salah satunya ancaman program nuklir Korea Utara.

Ibu Negara Kim Keon Hee akan menemani Presiden Yoon dalam kunjungan itu dan mengadakan acara persahabatan bersama istri Kishida, Yuko.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement