REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau seluruh wajib pajak agar segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga 31 Maret 2023. Ia menyebut bahwa penerimaan negara dari pajak nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan juga berbagai program pemerintah lainnya seperti subsidi BBM, listrik, pupuk, bansos, dana desa, dan sebagainya.
“Penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan, itu semuanya dari penerimaan pajak yang kita dapatkan,” jelas Jokowi, usai sidak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).
Jokowi sendiri mengaku sudah menyampaikan SPT melalui e-Filing pada Senin lalu. “Saya sendiri juga sudah menyampaikan SPT lewat e-Filing hari Senin yang lalu,” kata mantan wali kota Solo itu.
Inspeksi mendadak atau sidak dilakukan Jokowi pada sore tadi untuk mengecek kegiatan penyampaian SPT 2022 oleh masyarakat. Saat sidak, Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.
Dalam keterangannya, Jokowi pun mengaku kaget masih banyak antrean masyarakat yang menyampaikan SPT.
“Saya kaget, yang antre masih banyak padahal kan kita bisa e-Filing dari rumah, online dari rumah, ternyata memang WP, wajib pajak, ingin memastikan yang diisi itu betul, kadang-kadang kurang yakin kemudian ke sini ditanyakan baru dibayar,” ujar Jokowi.
Jokowi menyebut, hingga 9 Maret 2023, sebanyak 6,6 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT. Menurutnya, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,4 juta dalam periode waktu yang sama.
“Lalu ini sudah 6,6 (juta), artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal, masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan SPT, ini yang saya senang,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika