REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri, Komjen Anang Revandoko menjelaskan, struktur organisasi baru Brimob telah diresmikan. Struktur itu adalah Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II, dan Pasukan Brimob III, yang bertujuan untuk mempercepat penanganan konflik di masing-masing wilayah.
"Kita perlu kecepatan dalam konteks melindungi, melayani masyarakat," ucap Anang kepada wartawan di lapangan Mako Korps Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (10/3/2023).
Pembentukan struktur organisasi baru merupakan upaya Polri untuk melakukan kanalisasi dan percepatan penanganan konflik di masing-masing wilayah pasukan bertugas. Anang menjelaskan, konteks sejarah yang menjadi latar belakang terbentuknya struktur organisasi baru bagi Brimob.
Dia menyatakan, konflik di suatu wilayah atau daerah, ketika tidak ditangani dengan cepat, menyebar ke daerah lain dan justru menjadi lebih besar. "Ini bagian kami melakukan kanalisasi dan percepatan dalam konteks supaya masalah tidak melebar dan bisa melakukan tindakan lebih awal," ucap Anang.
Kehadiran Komandan Pasukan (Danpas) Brimob I, II, dan III dapat berperan untuk mengatur pasukan terdekat dari sumber-sumber masalah di Republik Indonesia. Menurut Anang, saat ini, Danpas Brimob I Polri diemban Brigjen Firly Ruspang Samosir.
Firly berkedudukan di Desa Alue Kumbang, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Dia bertanggung jawab untuk wilayah barat Indonesia.
Danpas Brimob II Polri adalah Brigjen Arif Budiman berkedudukan di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Arif diberi tanggung jawab untuk wilayah tengah Indonesia.
Adapun Danpas Brimob III Polri diisi Brigjen Gatot Haribowo berkedudukan di Jalan Raya Trans Nabire, Kampung/Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Papua. Gatot bertanggung jawab untuk menjaga wilayah timur Indonesia.
"Korps Brimob Polri punya tugas penanganan konflik, penanganan kelompok yang bersenjata api, menggunakan bahan peledak, yang lintas provinsi," ujar Anang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika