REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Surveyor Indonesia bekerja sama dengan Kitong Bisa Foundation (KBF) menangani masalah gizi buruk di Papua melalui Program Ketahanan Pangan di tiga Kitong Bisa Learning Center (KBLC). Kegiatan yang dilaksanakan berupa penguatan proses pembelajaran yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia dan peningkatan gizi melalui pemberian makanan tambahan, memberikan media tanam kepada tiga pusat belajar KBLC, dan alat ukur tumbuh kembang anak.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Surveyor Indonesia Rosmanidar Zulkifli mengatakan, program tersebut serentak diterapkan di KBLC Timika, KBLC Sorong, dan KBLC Yapen.
"Program ketahanan pangan merupakan intervensi terbaik di Papua. Semoga bermanfaat untuk mengatasi gizi buruk," ujar Rosmanidar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/3/2023).
Rosmanidar menyampaikan, program ini melibatkan 12 tenaga pengajar dan seratusan siswa dari tiga KBLC, pihak eksternal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, serta konselor gizi. Anak didik KBLC umumnya berusia 6-14 tahun. Mereka mengikuti serial kegiatan antara lain: praktik penanaman bibit di KBLC, pemberian makanan ke warga belajar dengan konsep Isi Piringku dari Kementerian Kesehatan, edukasi terkait gizi anak, dan praktik timbang untuk anak di KBLC.
"Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman tenaga pengajar di pusat belajar terkait ketahanan pangan dan gizi serta tumbuh kembang anak,” ucap Rosmanidar.
Staf Khusus Presiden Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Pembangunan Daerah Terluar, Billy Mambrasar mengapresiasi Surveyor Indonesia yang memiliki kepedulian pada sektor ketahanan pangan.
"Kami mengapresiasi seluruh pihak atas keterlibatan dalam kegiatan ini. PT Surveyor Indonesia telah nyata membangun Indonesia timur," ujar Billy.
Billy juga mengapresiasi PT Surveyor Indonesia yang mendorong kemitraan kota dalam mencapai target SDGs dengan menggandeng KBF. Billy menyebut isu ketahanan pangan menjadi isu mendasar dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sebuah provinsi, dengan salah satu indikator IPM adalah kesehatan.
"Tanpa ketahanan pangan terutama untuk anak-anak usia sekolah, maka timbul berbagai permasalahan seperti stunting dan gizi buruk yang menghambat proses pendidikan," ucap Billy.