REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Sidharto R Suryodipuro menyatakan pada Jumat (10/3/2023), Indonesia selalu berupaya menjalankan diplomasi untuk berkomunikasi dengan berbagi pihak di Myanmar. Naypyidaw dinilai masih bagian dari ASEAN meski sedang bergulat dengan konflik internal. 

"Komunikasi tidak hanya junta tapi semua pihak lainnya. Upaya tersebut off the record atau quiet diplomacy," ujar Arto. 

Arto menjelaskan, komunikasi diam-diam ini diperlukan karena adanya langkah tawar-menawar yang diperlukan. Upaya ini untuk memperbesar kemungkinan diterapkannya Five Point Consensus yang terlah disepakati bersama dan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan Ke-41 di Phnom Penh, Kamboja. 

"Indonesia sebagai ketua ASEAN pesan yang disampaikan penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan kepada semua pihak, perlunya politik dialog inklusif semua pihak," ujar Arto. 

Meski masih banyak ketidaksesuaian, Arto menegaskan, Myanmar adalah anggota ASEAN. Status tersebut tidak berubah dan sudah sesuai kesepakatan bersama dalam KTT sebelumnya. 

Hanya saja, partisipasi Myanmar dalam pertemuan ASEAN tetap diwakili pihak nonpolitis. Keputusan ini karena menjadi bentuk pengabsahan terhadap legitimasi pemerintah yang memerintah Myanmar. 

Arto mencontohkan, jabatan menteri luar negeri yang memiliki kaitan dengan politik karena ditunjuk oleh pemimpin negara. Namun tingkat direktur jenderal dan diplomat berbeda, sehingga kehadirannya bisa diterima dalam pertemuan ASEAN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika