REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron yakin jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, Jokowi pasti akan taat kepada konstitusi yang berlaku saat ini.

Namun, ia melihat ada orang-orang di sekitar Jokowi yang terus menghembuskan isu tersebut. Tujuan utamanya adalah demi mempertahankan kekuasaan untuk masa depan oknum tersebut.

"Bagi Pak Jokowi mungkin sudah merasa cukup, tapi lingkaran Pak Jokowi kan bisa jadi masih punya obsesi jauh ke depan. Kalau saya mendapatkan informasi ini masih perbincangan kedai kopi, warung kopi, itu bahwa kekuasaan ini ingin mempertahankan kekuasaan sampai 20-30 tahun ke depan," ujar Herman dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (11/3/2023).

Obsesi dari oknum-oknum tersebutlah yang membuat Jokowi seakan terseret dalam isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Karena sekali lagi ia yakin, masa kepemimpinannya akan selesai pada 2024.

"Cuma orang-orang di sekelilingnya mungkin secara pragmatis, secara materi mereka merasa surganya sudah ketemu dan mereka takut kalau kemudian dilempar ke neraka," ujar Herman.

Jelasnya, seluruh partai politik saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024. Termasuk mempersiapkan kadernya untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. 

Saat ini, baru Anies Baswedan yang secara resmi telah diusung sebagai bakal capres dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adapun koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih terus menyodorkan ketua umumnya menjadi capres.

"Kita fair-fair saja bahwa ayo ke depan kita kawal proses demokrasi, adu ide, adu gagasan, dan biarkan rakyat yang memilih begitu. Supaya rakyat juga disajikan menu-menu yang betul-betul konstitusional, menu yang tidak membuat gaduh perpolitikan," ujar Herman.

Menurutnya, situasi gaduh saat Pemilu 2024 kurang dari setahun lagi hanya akan membuat minat masyarakat berkurang dalam pesta demokrasi tersebut. Apalagi, generasi muda akan menjadi mayoritas pemilih dalam kontestasi nasional tersebut.

"60 persen pemilihnya saat ini adalah anak muda, ini yang menurut saya harus dijaga sehingga yang senior-senior, yang punya kekuasaan, tunjukkanlah bahwa kekuasaan ini keniscayaan akan ada pergantian," ujar anggota Komisi VI DPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika