REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ribuan kader PDI Perjuangan (PDIP) asal Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo mengikuti konsolidasi akbar yang digelar di Hotel Diubletree Surabaya, Ahad (12/3/2023). Pelaksana harian (Plh) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi 'Kanang' Sulistyono mengatakan, ada sekitar 1.500 Kader Banteng dari Dapil I Jawa Timur yang mengikuti konsolidasi tersebut.

Kanang menegaskan pentingnya konsolidasi akbar menjelang Pemilu 2024, untuk memudahkan partainya meraih terget yang telah ditentukan. Dimana pada Pemilu 2024, partai berlambang kepala banteng tersebut menargetkan bisa meraih 25 kursi DPR RI dari Jawa Timur. Meningkan dibanding periode sebelumnya yang hanya memperoleh 20 kursi dari Jatim.

"Sekarang 20 (kursi PDIP di DPR RI dari Jatim). Ke depan bisa 25 (kursi). Ini kerja keras kita tidak hanya merebut kursi, tapi merebut kepercayaan masyarakat," kata Kanang seusai konsolidasi.

Kanang memastikan, konsolidasi akbar tersebut tidak hanya digelar di Dapil I Jatim yang meliputi Kota Surabaya dan Kabuoaten Sidoarjo. Konsolidasi serupa juga digelar di Dapil-Dapil lainnya secara bergantian. Maka dari itu, konsolidasi yang digelar disebut sebagai konsolidasi akbar.

"Jadi ini adalah konsolidasi akbar. Kenapa disebut akbar? Karena se-Jawa Timur kita harus muter per Dapil," ujarnya.

Kanang melanjutkan, konsolidasi yang digelar juga dimaksudkan untuk mengevaluasi terkait target-target yang telah dan belum terlaksana. Ketika masih ada target yang belum tercapai, lanjut Kanang, maka harus dapat diselesaikan dalam satu tahun terakhir, sebelum diselenggarakannya Pemilu 2024.

"Ketika mau pemilu harus kita review kita evaluasi ke belakang. Empat tahun yang lalu apa yang sudah kita lakukan, itu titipan dari rakyat. Ketika kita masih ada kurang maka harus diselesaikan dalam satu tahun ini, sehingga satu periode kita menyelesaikan masalah-masalah rakyat," kata Kanang.

Kanang mengaku, dalam menjalankan kerja-kerja kepartaian yang menjadi titipan rakyat tersebut, PDI Perjuangan selalu menerapkan sistem kerja kolaborasi. Kolaborasi dilaksanakan baik dengan kepala daerah, khususnya yang dari PDIP, Ketua DPC PDIP, hingga anggota DPR RI yang berasal dari Dapil dimaksud.

"Maka kolaborasi-kolaborasi daerah, kolaborasi dengan anggota DPR, kolaborasi dengan ketua DPC ini menjadi contoh penyelenggaraan yang hebat. Bagaimana supporting dari kepala daerah, supporting dari semua elemen yang ada," ujar Kanang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika