REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda mengungkapkan sejumlah alasan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. Salah satunya sebagai bagian untuk mengikutkan Abdul Muhaimin Iskandar dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Bagi kami ketika mendorong koalisi PKB-Gerindra syaratnya ini bagian dari skenario PKB untuk mencapres dan mencawapreskan Cak Imin," ujar Huda kepada wartawan, Senin (13/3/2023).
Dorongan kepada Muhaimin untuk berkontestasi di Pilpres 2024 merupakan keputusan dari Muktamar PKB. Hal tersebut juga masih didorong dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra.
"Saat yang sama, opsi kami Gus Muhaimin memang sejak dari awal kan mandat Muktamar ya. Jadi wajib harus maju dalam pilpres itu," ujar Huda.
Berdasarkan amanat piagam deklarasi Partai Gerindra-PKB, keputusan terkait calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) merupakan kewenangan Muhaimin dan Prabowo Subianto sebagai ketua umum. Termasuk terhadap isu peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk diusung koalisinya.
Ia sendiri menghormati pendapat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo yang terbuka mengusung Ganjar dalam Pilpres 2024. Keterbukaan tersebut terjadi asalkan Prabowo Subianto tetaplah capres.
Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan terkait sosok yang akan diusung pada Pilpres 2024 merupakan kewenangan Prabowo dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB.
"Kan ada dua syarat yang diminta Pak Hashim terkait dengan skenario opsi ini. Yang pertama, Pak Praboo harga mati harus capres, yang kedua soal Pak Ganjar jadi cawapres itu mutlak menjadi kewenangan Gus Imin," ujar Huda.
Jika dua syarat tersebut tak terpenuhi, tidak akan mungkin Ganjar akan berpasangan dengan Prabowo pada Pilpres 2024. Sebab, segala kewenangan terkait pilpres sudah diteken dalam piagam deklarasi antara Partai Gerindra dan PKB.
"Ini kan sifatnya opsi-opsi ya, tapi dari semua opsi tetep kembali pada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Sebagai opsi ya sah-sah saja karena ini dinamika, tapi sampai hari ini opsi yang disampaikan Pak Hashim belum secara resmi disampaikan ke Gus Muhaimin," ujar Ketua Komisi X DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika