REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) solid untuk menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Meskipun hingga kini, kerja sama politik tersebut belum mengumumkan sosok calon presiden (capres).
Jelasnya, KIB bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) tak terburu-buru dalam mengumumkan capresnya. Sebab, mereka ingin menghasilkan sosok terbaik untuk posisi tersebut.
"Inilah yang ditunggu oleh umat dan rakyat Indonesia. Sekali lagi kami sangat berhati-hati untuk tidak terburu-buru, tapi ini tidak boleh lama lagi karena ini waktu tinggal enam bulan lagi," ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (13/3/2023).
Adapun saat ini, KIB terbuka dengan bergabungnya partai politik lain. Menjadi salah satu tugas PPP untuk mengajak partai lain bergabung bersama kerja sama politik antara PPP, Partai Golkar, dan PAN.
Ia mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kerap melontarkan terbentuknya KIB "plus-plus". Salah satunya dengan mengajak PBB yang juga merupakan irisan dari partai berlambang Ka'bah itu.
"Termasuk (mengajak Partai) Bulan Bintang tentunya, yang sering disebut Ketua umum golkar disebutkan koalisi KIB plus plus. Ini kita masih terbuka masih menunggu jadi kemungkinan itu bisa saja, tidak tertutup," ujar Mardiono.
Jelasnya, PPP dan PBB juga memiliki pengalaman kerja sama dalam mengusung Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden (Pilpres). Kerja sama tersebut kembali berpeluang terjadi jelang pesta demokrasi 2024 mendatang.
"Bahwa Partai Persatuan Pembangunan telah sudah mendaklarsikan kita bergabung dengan KIB. Kemudian KIB membuka diri untuk menambah koalisi lain, tanpa terkecuali," ujar Mardiono.
Berbicara terpisah, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani angka bicara terkait nasib KIB. Pasalnya, koalisi ini dipertanyakan keberlanjutannya usai dua partai politik anggotanya diwacanakan bergabung dengan koalisi lain.
"Bagi saya, yang namanya koalisi apakah KIB, atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, atau Koalisi Perubahan itu bukan koalisi yang sudah final. Jadi masih terbuka untuk bertambah atau berkurang," kata Arsul kepada wartawan di Jakarta, Senin.
"Masih terbuka, nanti satu dari koalisi satu berpindah ke koalisi lain. Masih ada kemungkinan," imbuhnya.
Menurut Arsul, saat ini masih terlalu dini untuk memprediksi penambahan atau pengurangan anggota koalisi suatu partai politik. Terlalu prematur pula untuk memastikan apakah PPP akan berpindah ke koalisi lain.
"Maksud saya misalnya, PPP mau pindah ke koalisi lain itu masih terlalu prematur. Karena apa? Karena kita belum bicara soal siapa calon presiden dan calon wakil presiden," kata Arsul.
Karena itu, lanjut dia, masih terbuka kemungkinan bagi PPP untuk berpindah koalisi ataupun tetap di KIB. Kemungkinan itu terbuka hingga koalisi partai politik mendaftarkan pasangan capres-cawapres ke KPU RI pada Oktober 2023 mendatang.
Ketika ditanya apakah berarti PPP akan berkoalisi dengan PDIP dan Golkar bergabung dengan Gerindra, Arsul tak memberikan jawaban tegas. "Semua masih mungkin, tidak spesifik itu saja. Pokoknya masih mungkin sampai kita ijab kabul di KPU," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika