REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agar nantinya mengungkapkan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif yang sudah membayar pajak dan yang belum. Ini disampaikan Tito untuk mendorong kepatuhan pajak para kandidat peserta Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024.

"Kewajiban pajak ini kalau bisa dibuat transparan, nanti Ditjen Pajak Kemenkeu bisa sampaikan juga siapa yang sudah lapor, calon mana yang belum lapor sehingga akan menjadi gelombang besar untuk memacu kepatuhan pajak," ujar Tito dalam keterangan persnya di The St Regis Hotel Jakarta, Senin (13/3/2023).

Tito mengimbau para kandidat calon peserta Pemilu ini untuk patuh membayar pajak. Apalagi saat ini kepatuhan membayar pajak pejabat tengah menjadi sorotan publik.

"Karena itu pemerintah mengimbau kepada para calon baik kepala daerah nasional maupun legislatif untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya," ujarnya.

Mantan Kapolri ini menilai kepatuhan pajak saat ini menjadi momentum bagus bagi para calon yang akan maju berkontestasi politik, khususnya yang ingin meraih suara publik. Sebab, masyarakat akan memilih calon dengan rekam jejak yang baik termasuk terkait kepatuhan membayar pajak.

"Pengalaman saya sebagai mendagri, rekan rekan daerah ini umumnya khawatirnya dua hal yang paling utama. yang pertama yang berhubungan dengan aparat penegak hukum, yang kedua itu kalau mau ada pemilihan, takut sama masyarakatnya nggak milih," katanya.

Oleh karena itu, kata Tito isu popularitas dan isu elektabilitas salah satunya melalui kepatuhan pajak ini menjadi sangat penting. Pemerintah kata Tito, akan terus mendorong kepatuhan pajak oleh seluruh warga negara Indonesia.

"Yang akan kita pilih ini para pemimpin bukan hanya nasional tapi juga pemimpin daerah di 2024 dan juga perwakilan legislatif di semua tingkatan. nah ini melibatkan puluhan ribu calon pemimpin yang akan bertanding. ini tokoh tokoh yang sangat berpengaruh di masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika