REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan sertifikasi kompetensi kerja gratis terhadap 100 tenaga kerja konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN). Sertifikasi tersebut diperuntukkan bagi tenaga kerja konstruksi (TKK) IKN sekaligus pelatihan serta sertifikasi asesor kompetensi di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis mengatakan, sertifikasi TKK di kawasan IKN adalah upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi yang merupakan program prioritas pemerintah. Sertifikasi digelar dalam rangka tindak lanjut pertemuan Kadin Indonesia dengan Otorita IKN tentang koordinasi rencana penandatanganan MoU dan persiapan proses sosialisasi serta sertifikasi TKK.
"Saya menyambut baik sertifikasi TKK, apalagi dikhususkan untuk tenaga kerja di IKN. BNSP concern mendukung pembangunan IKN dengan terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyertifikasi tenaga kerja di Kalimantan Timur agar mempunyai daya saing dalam persaingan pasar kerja dan mendapatkan peluang kerja di pembangunan IKN khususnya sertifikasi tenaga kerja konstruksi," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/3/2023).
Azis mengatakan, sertifikasi TKK IKN itu menjadi gerbang bagi mereka untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja. Lebih dari itu, ia optimistis seluruh peserta sertifikasi dapat memiliki kesempatan yang baik dalam ekosistem ketenagakerjaan di IKN. Sejak tahun 2022, kata dia, BNSP bersama Pemprov Kalimantan Timur telah melakukan pelatihan ratusan asesor kompetensi. "Semua ini kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya sertifikasi di Kalimantan Timur," ujar Azis.
Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Desiderius Viby Indrayana mengatakan, pembangunan IKN menjadi salah satu Program Strategis Nasional. Tujuannya, untuk membangun kawasan IKN sebagai kota dunia yang green, smart, dan sustainable. "IKN diharapkan menjadi simbol identitas nasional serta penggerak ekonomi Indonesia di masa depan," kata Viby.
Sementara itu, Iman Purwoto yang hadir mewakili Bidang PUPR dan Infrastruktur Kadin Indonesia menyatakan, sertifikasi kompetensi TKK IKN kali ini masih tergolong sedikit. Sebab, pembangunan IKN membutuhkan ribuan bahkan puluhan ribu tenaga kerja.
"100 (TKK) masih sedikit dibanding kebutuhan yang diperlukan di Kaltim. Tetapi kita harapkan akan menjadi pemantik untuk pihak lain terlibat dalam program yang sama khususnya sertifikasi TKK untuk men-support pembangunan IKN," kata Iman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika