REPUBLIKA.CO.ID, AMSTERDAM -- Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) diperkirakan akan menangkap pejabat Rusia karena mendeportasi paksa anak-anak dari Ukraina dan menargetkan infrastruktur sipil. Seorang sumber pada Senin (13/3/2023) mengatakan, surat perintah penangkapan dapat mencakup kejahatan genosida, dan diharapkan tiba dalam "jangka pendek" jika permintaan jaksa pengadilan disetujui oleh hakim praperadilan di pengadilan yang berbasis di Den Haag.
Namun tidak diketahui pejabat Rusia mana yang akan diberikan surat perintah penangkapan oleh jaksa penuntut. Sejauh ini, kantor kejaksaan di ICC menolak berkomentar. Kementerian pertahanan Rusia juga tidak menanggapi permintaan komentar.
Moskow pasti akan menolak surat perintah penangkapan terharap para pejabatnya. Tetapi penuntutan kejahatan perang internasional dapat memperdalam isolasi diplomatik Moskow dan mempersulit mereka yang dituduh bepergian ke luar negeri.
Wakil ketua majelis tinggi parlemen Rusia, Konstantin Kosachyov, mengatakan, ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Rusia sejak Moskow menarik dukungannya pada 2016. "ICC adalah instrumen neo-kolonialisme di tangan Barat," katanya.
Rusia membantah menargetkan infrastruktur sipil di Ukraina. Mereka mengatakan, semua serangannya dimaksudkan mengurangi kemampuan Kiev untuk berperang. Terkait dengan dugaan deportasi paksa ribuan Ukraina, Rusia mengatakan, langkah itu sebagai kampanye kemanusiaan untuk melindungi anak yatim piatu dan anak-anak terlantar di zona konflik.
Di sisi lain, Kiev mengatakan, ribuan anak Ukraina yang dideportasi telah diadopsi ke dalam keluarga Rusia. Mereka ditempatkan di kamp dan panti asuhan Rusia. Mereka diberikan paspor Rusia dan dididik untuk menolak kewarganegaraan Ukraina.
Konvensi genosida PBB mendefinisikan bahwa memindahkan paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain sebagai salah satu dari lima tindakan yang dapat dituntut sebagai genosida. Ketika ditanya apakah tuduhan ICC terhadap pejabat Rusia dapat mencakup genosida, sumber itu mengatakan, "Sepertinya begitu."
Ikuti Whatsapp Channel Republika