REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Seorang tokoh senior di Partai Rakyat Demokratik Turki (HDP) mengatakan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan harus diadili atas lambatnya tanggapan pemerintah terhadap gempa bumi mematikan yang melanda negara itu pada Februari. presiden kehormatan HDP Ertugrul Kurkcu mengatakan, pemerintah telah menyaksikan gempa membunuh banyak orang.
“Saya percaya bahwa di negara demokratis, Erdogan harus diadili atas kematian puluhan ribu orang,” ujar Kurkcu kepada Middle East Eye, Senin (13/3/2023).
Kurkcu berbicara pada Senin pagi ketika lebih dari 50 politisi dan intelektual dari 22 negara, termasuk mantan pemimpin Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn dan filsuf Amerika Noam Chomsky, meminta Erdogan untuk mengakhiri serangan hukum.
Kurkcu mengatakan, gempa bumi dan krisis ekonomi adalah masalah utama yang diangkat dalam pemilu. “Anda tidak bisa begitu saja menyalahkan kelalaian. Turki memiliki sumber daya tetapi pemerintah dan tentara diam," katanya tentang respons pemerintah terhadap gempa tersebut.
Erdogan telah mengakui bahwa pemerintah lambat menangani gempa Turki karena beberapa masalah. Tetapi Erdogan mengatakan, tidak ada negara lain yang dapat bertindak secepat Turki dalam penanganan gempa. Erdogan juga menyebut mereka yang mengkritik tanggapan Bulan Sabit Merah Turki "tidak bermoral, tidak terhormat". Setidaknya 48.000 orang dilaporkan tewas di Turki akibat gempa bumi tersebut.
Puluhan anggota dan pejabat HDP, termasuk dua mantan pemimpinnya, saat ini berada di penjara di Turki. Sementara 108 pemimpinnya diadili atas cuitan di Twitter yang diunggah pada tahun 2014 sebagai solidaritas dengan penduduk kota Kobani, Suriah yang sebagian besar adalah Kurdi.
Partai tersebut saat ini terlibat dalam persidangan yang dapat membuatnya dilarang sebelum pemilu Turki pada Mei mendatang. Pada 11 April, Mahkamah Konstitusi akan mendengar argumen ketua HDP Pervin Buldan dan Mithat Sancar yang menentang penangguhan pendanaan partai dan upaya untuk membubarkannya. Pengadilan dapat membuat keputusan akhir kapan saja sebelum pemilihan.
Pada 17 Maret 2021 Kepala Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Kasasi, Bekir Sahin, mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi agar HDP dilarang. Sahin mengutip dugaan hubungan partai politik sayap kiri itu dengan Kurdistan Worker's Party (PKK) yang dilarang oleh pemerintah Turki.
HDP selalu membantah bahwa mereka memiliki keterkaitan dengan PKK. Kurkcu mengatakan, Erdogan ingin menyingkirkan kehadiran HDP di parlemen dengan harapan suara pemilih HDP akan berpindah dari ke partai Erdogan, AKP.
Surat untuk mendukung HDP diterbitkan oleh Progressive International, sebuah jaringan global partai, gerakan, serikat pekerja, dan kampanye progresif. Penandatangan surat itu termasuk mantan menteri keuangan Yunani Yanis Varoufakis, wakil ketua partai Jerman Die Linke, Janine Wissler dan anggota parlemen Eropa Spanyol Idoia Villanueva.
Penulis surat tersebut berpendapat bahwa jika pemerintah Erdogan membubarkan HDP, maka akan membubarkan dasar demokrasi di Turki. Kemungkinan bahwa partai tersebut dilarang secara permanen mendekati pemilu, maka akan menempatkan demokrasi Turki dalam bahaya besar.
Kurkcu mengumumkan dukungan internasional untuk partainya. Dia mengatakan, elit militer dan keamanan Turki berpendapat bahwa kehadiran HDP mengganggu keberadaan satu negara Turki dengan memberikan harapan kepada rakyat Kurdi untuk menentukan nasib sendiri.
Pekan lalu, partai-partai oposisi utama Turki berkumpul untuk menyetujui pemimpin Partai Rakyat Republik (CHP) Kemal Kilicdaroglu sebagai kandidat bersama mereka untuk pemilihan presiden pada bulan Mei. Kurkcu mengatakan partainya berharap untuk mendukung Kilicdaroglu.
“Kecenderungan umum di antara orang Kurdi adalah memilih siapa pun yang menyingkirkan Erdogan. Demokrasi Turki bergantung pada pertanyaan Kurdi karena apa yang Anda miliki saat ini adalah semacam neo-kolonialisme untuk Kurdi dan otoritarianisme untuk penduduk lainnya," ujar Kurkcu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika