REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Stockholm Internasional Peace Research Institute (SIPRI) menyatakan, Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Cina, dan Jerman sebagai lima besar pengekspor senjata dunia dari 2018-2022. Lima negara ini menyumbang 76 persen dari ekspor senjata dunia selama periode itu.
Laporan yang berjudul Trends in International Arms Transfers, 2022 menyebutkan bahwa Amerika Serikat (AS) menyumbang 40 persen dari ekspor senjata dunia pada 2018-2022. AS menjual persenjataan ke lebih dari 100 negara sambil meningkatkan dominasinya atas perdagangan senjata global.
Sementara lima importir senjata terbesar selama periode 2018-2022 adalah India, Arab Saudi, Qatar, Australia, dan Cina. Amerika Serikat mengalami peningkatan ekspor senjata sebesar 14 persen selama periode lima tahun sebelumnya. Senjata AS dikirim ke 103 negara dari 2018-2022 dengan 41 persen dikirim ke Timur Tengah.
“Bahkan ketika pengiriman senjata telah menurun secara global, pengiriman senjata ke Eropa telah meningkat tajam karena ketegangan antara Rusia dan sebagian besar negara Eropa lainnya,” kata peneliti senior di Program Transfer Senjata SIPRI, Pieter Wezeman, dilaporkan Common Dreams, Senin (13/3/2023).
"Menyusul invasi Rusia ke Ukraina, negara-negara Eropa ingin mengimpor lebih banyak senjata, lebih cepat. Persaingan strategis juga berlanjut di tempat lain yaitu Impor senjata ke Asia Timur telah meningkat dan impor ke Timur Tengah tetap pada tingkat tinggi," tambah Wezeman.
Menurut laporan SIPRI, invasi Rusia ke Ukraina hanya berdampak terbatas pada volume total transfer senjata pada 2018-2022, tetapi Ukraina menjadi importir utama senjata pada 2022. Ukraina adalah importir senjata terbesar ke-14 dari 2018-2022. Namun, pada 2022 Ukraina menjadi importir senjata terbesar ketiga.
Seorang peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft yang berbasis di Washington DC, Wiliam Hartung, mengatakan, dampak perdagangan senjata global bukan hanya tentang volume senjata yang dikirimkan. Namun, bagaimana kemungkinan senjata tersebut digunakan, dan sejauh mana senjata mempromosikan stabilitas versus memicu konflik atau menopang rezim represif dengan catatan hak asasi manusia yang buruk.
"Dalam hal ini, Amerika Serikat memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Transfer ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk digunakan pada puncak perang brutal mereka di Yaman, dan penjualan ke pelanggar hak asasi manusia utama dari Filipina, Mesir, dan Nigeria adalah beberapa contoh bagaimana pengiriman senjata AS dapat membuat dunia tempat yang lebih berbahaya," kata Hartung.
Hartung mengatakan, ada sejumlah langkah menjanjikan yang dapat diambil Kongres, sebagaimana diartikulasikan oleh koalisi baru, Proyek Akuntabilitas Penjualan Senjata yang akan mengamanatkan pengawasan lebih dekat terhadap penjualan AS. "Hanya waktu yang akan menentukan, apakah kebijakan AS dapat bergerak ke arah yang didasarkan pada pembatasan penjualan senjata daripada promosi penjualan senjata," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika