REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono membantah pamer kekayaan di media sosial (medsos). Dia menyebut, tidak pernah mengunggah foto dan video dirinya yang memamerkan harta.
"Foto-foto tentang diri saya sama sekali tidak ada yang berbentuk pamer dan lain sebagainya, sehingga dicari-cari yang lain," kata Andhi usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).
Andhi pun merasa difitnah dan tidak nyaman dengan berbagai foto dan video dirinya yang beredar di media sosial. Ia mengaku telah menyampaikan ketidaknyamanannya ini kepada KPK saat memberikan klarifikasi mengenai laporan kekayaannya. Sebab, menurutnya, unggahan yang tersebar juga mengaitkan anaknya.
"Dikaitkan ke anak saya dan pribadi saya itu sungguh fitnah yang sangat keji dan saya sudah sampaikan ke KPK," ujar dia.
Andhi juga mengungkapkan, dirinya cukup tertekan dengan kabar yang beredar belakangan ini. Namun, ia mengaku lega setelah mengklarifikasi laporan kekayaannya kepada KPK.
"Dengan adanya klarifikasi dari KPK menjadi terang benderang semua," ucap Andhi.
Di samping itu, Andhi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak atas informasi mengenai dirinya yang beredar beberapa hari terakhir. Ia mengakui baru bisa memberikan klarifikasi kepada publik setelah mendapatkan izin dari atasannya.
"Jadi mohon maaf saya baru sekarang, karena perintah pimpinan dari saya bisa klarifikasi setelah saya diperiksa KPK dan juga Itjen Kemenkeu," ungkap Andhi.
"Dari diri saya pribadi, keluarga saya Bea Cukai dan Kemenkeu yang sangat saya banggakan dan cintai ini, saya mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan di teman-teman media," tambah dia menjelaskan.
Andhi dipanggil KPK setelah kekayaannya menjadi perbincangan warganet di media sosial. Adapun Andhi tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp13.753.365.726.
Jumlah itu berdasarkan LHKPN yang dia sampaikan pada 16 Februari 2022. Dia juga mempunyai surat berharga sebesar Rp 2.995.829.885 dan tidak memiliki utang.
Pada Selasa, KPK juga memanggil Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Timur, Wahono Saputro. Sama seperti Andhi, Wahono juga diklarifikasi soal LHKPN.
"Untuk pemahaman bersama, perlu kami sampaikan bahwa klarifikasi LHKPN adalah proses meminta keterangan kepada penyelenggara negara (PN) atau wajib lapor terhadap LHKPN yang disampaikannya kepada KPK," kata Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati kepada wartawan, Selasa.
Ipi menjelaskan, melalui proses klarifikasi ini, KPK memastikan bahwa kedua wajib lapor ini telah melaporkan hartanya secara lengkap. Selain itu, sambung dia, pemanggilan itu juga untuk memastikan sumber penghasilan atau penerimaan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyelenggara negara.
"Tim pemeriksa juga akan mengkonfirmasi kepada PN tentang LHKPN yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki, seperti dokumen kepemilikan, asal usul perolehan, termasuk data transaksi keuangan," jelas Ipi.
Namun, dia menegaskan, KPK tak bisa menjelaskan lebih rinci mengenai materi pemeriksaan. "Terkait substansi materi dan hasil klarifikasi tentu tidak dapat kami sampaikan secara rinci," ujar dia.
Di samping itu, Ipi mengatakan, pihaknya mengapresiasi Andhi dan Wahono yang telah memenuhi panggilan KPK. Ipi menyebut, hingga kini proses klarifikasi terhadap keduanya masih berlangsung.
"Kami sangat menghargai keduanya telah hadir memenuhi undangan kami secara langsung tadi pagi," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika