REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan dana pencegahan stunting yang langsung dirasakan manfaatnya oleh bayi atau ibu hamil hanya sebesar Rp 34 triliun. Padahal total alokasi anggarannya mencapai Rp 77 triliun.
Menkeu Sri Mulyani menuturkan dalam peluncuran sinkronisasi Renja-RKA yang diikuti virtual di Jakarta, Selasa (14/3/2023), bahwa ada 283 sub-kegiatan stunting di pemerintah daerah dengan total alokasi dana Rp 77 triliun. Alokasi anggaran tertinggi nomor dua diperuntukkan untuk kegiatan koordinasi dengan dana Rp 240 miliar.
"Item yang betul-betul untuk stunting yaitu memberikan makanan khas daerah hanya Rp 34 triliun, bayangkan yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil karena ada 283 kegiatan termasuk ganti pagar di puskesmas," katanya.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan termasuk pencegahan dan penanganan stunting. Ia menuturkan belanja yang baik sangat menentukan banyak sekali kualitas hidup masyarakat Indonesia.
"Makin kita bisa menggunakan anggaran secara baik pasti masyarakat bisa merasakan manfaat dan perekonomian menjadi tumbuh dan memiliki daya tahan dihadapkan pada situasi global yang betul-betul sekarang ini bukan situasi yang biasa saja, turbulensi, ketegangan serta berbagai kondisi dunia yang tidak mudah masih terjadi," tuturnya.
Oleh karenanya, melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan target-target yang diharapkan. Termasuk angka stunting turun, inflasi rendah dan investasi tinggi.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya menerapkan konsultasi dalam jaringan atau online. Ini mampu memangkas biaya untuk perjalanan dinas atau kunjungan tamu ke kantor, dengan menghemat 85 persen tamu yang datang ke kementerian tersebut.
"Lumayan perjalanan dinas tidak datang lagi banyak, biasanya setiap aturan baru penuh kantor kami untuk menjamu sampai jamuan makan minumnya habis," ujarnya.
Dengan demikian, ada potensi efisiensi perjalanan dinas pemerintah daerah sebanyak Rp 75 miliar yang bisa dialihkan untuk penanganan stunting.
"Kita bisa hemat kurang lebih dalam beberapa bulan kalau kita hitung perjalanan dinas hemat Rp 75 miliar dan kalau kita bagi-bagi untuk stunting itu sudah dapat untuk 14.700 bayi stunting yang membutuhkan perhatian dari kita semua," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika