REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kasus kekerasan terhadap pelajar SMK Bina Warga hingga kehilangan nyawa, Bogor menambah catatan kelam dunia pendidikan di Kota Bogor. Sehingga, DPRD Kota Bogor menilai Kota Bogor sampai saat ini belum aman untuk pelajar.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, akibat peristiwa tersebut, visi Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga juga tak lepas jadi sorotan. Saeful menegaskan, para pelaku yang terlibat tindakan kekerasan tersebut harus dikenakan hukuman yang serius.
Para wakil rakyat ini pun terus membangun komunikasi dengan aparat kepolisian, guna mengurai benang kusut kasus kekerasan terhadap pelajar. “Tentu kami mengecam segala bentuk tindakan kekerasan terhadap pelajar. Apalagi ini sampai merenggut nyawa seorang siswa. Sehingga para pelaku ini perlu dikenakan hukuman yang serius,” tegas Saeful, Selasa (14/3/2023).
Lebih lanjut, politikus PPP ini juga mengapresiasi langkah cepat dari aparat kepolisian yang bisa meringkus dua dari tiga orang pelaku. Ia pun berharap, pelaku utama tindakan kekerasan bisa segera ditangkap agar kasus ini bisa diselesaikan secara hukum.
“Kami mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang bisa meringkus dua orang pelaku. Nah kami harap pelaku juga bisa tertangkap agar proses hukum bisa berjalan,” ujarnya.
Di sisi lain, Saeful menilai, kunci utama untuk menyelesaikan permasalahan kasus kekerasan terhadap pelajar ada di pola pengasuhan anak dari keluarga. Sehingga, intervensi pemerintah Kota Bogor dengan program Kota Ramah Keluarga pun perlu dikuatkan agar keluarha memiliki ketahanan fungsi.
“Ketika visi Kota Bogor sebagai Kota Ramah keluarga, maka masih banyak PR dalam menguatkan peran keluarga agar menjadi keluarga yang memiliki ketahanan fungsi. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah,” ujar dia.
Tidak dapat terlesaikannya kasus kekerasan terhadap pelajar, juga diakui oleh Saeful, karena buruknya komunikasi yang dibangun oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jawa Barat yang menaungi sekolah tingkat SMA dan SMK di Kota Bogor. Sehingga, program yang seharusnya bisa diselaraskan antara Pemerintah Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat menjadi terhambat.
“Ini saya rasa yang perlu mendapat perhatian bersama agar kebijakan kewenangan ini dikembalikan ke kabupaten dan kota. Dan rekan-rekan di KCD, membuka ruang untuk komunikasi dan diskusi karena para pelajar berdomisli di Kota dan Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Untuk itu, Saeful mengatakan, dalam waktu dekat ini, DPRD Kota Bogor akan menggelar rapat kerja khusus dengan memanggil KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Polresta Bogor Kota dan stakeholder lainnya untuk merumuskan sistem pendidikan agar tidak terjadi lagi kasus kekerasan terhadap pelajar.
“Kami akan panggil semua, diskusi bersama agar ada sistem yang jelas dan nyata, supaya tidak ada lagi korban jiwa seperti ini,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika