REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berupaya menangani jalan provinsi yang berlubang. Fokus penanganannya saat ini, antara lain jalan provinsi yang biasa menjadi jalur alternatif mudik dan wisata.
Berdasarkan data hingga 14 Maret 2023, menurut Kepala Dinas BMPR Provinsi Jabar Bambang Tirtoyuliono, di ruas jalan provinsi untuk jalur alternatif mudik dan wisata ini terdata 1.406 lubang.
Perinciannya, di 114 ruas jalan jalur alternatif mudik sebanyak 631 lubang dan di 154 ruas jalan jalur wisata sebanyak 775 lubang.
“Jadi, totalnya ada 1.406 lubang di jalan alternatif dan wisata. Ini kami targetkan harus selesai sebelum Lebaran,” kata Bambang, saat kegiatan diskusi di Taman Hutan Raya Ir H Djuanda, Kota Bandung, Jabar, Rabu (15/3/2023).
Bambang mengatakan, dinasnya berupaya memastikan ruas jalan provinsi yang biasa menjadi jalur alternatif mudik itu dalam kondisi siap digunakan. Dengan begitu, diharapkan pemudik bisa melintasi jalur alternatif itu dengan nyaman. “Ya paling tidak ada 114 ruas jalan yang harus kita persiapkan dalam kondisi baik,” ujarnya.
Menurut Bambang, penanganan lubang pada jalan jalur alternatif mudik dan wisata itu sudah dimulai sejak awal pekan ini. Ia mengatakan, dinasnya berupaya penanganan lubang jalan itu bisa dituntaskan H-10 Idul Fitri atau Lebaran 2023.
“Dan mohon dicatat, tolong diinformasikan kepada kita kalau misalkan masih ada kendala-kendala di lapangan. Tentunya tim akan cepat bergerak,” kata Bambang.
Bambang mengatakan, Dinas BMPR Jabar juga akan menyiapkan posko di jalur alternatif mudik dan wisata. Rencananya disiapkan 40 posko, dengan petugas yang disiagakan 24 jam. “Selain itu, ada 19 posko (tempat) menyimpan alat berat,” ujarnya.
Menurut Bambang, Dinas BMPR Jabar berupaya memperbaiki jalan setiap tahunnya. “Tahun ini, kami mengerjakan 62 paket pekerjaan dari 297 ruas jalan yang ada di Jabar, itu sedang kita perbaiki,” kata dia.
Puluhan paket pekerjaan itu disebut sudah kontrak untuk tahun ini. Bambang mengatakan, dinasnya berupaya memastikan pekerjaan selesai sesuai jadwal pada kontrak.
“Jalan provinsi harus dalam kondisi baik. Walaupun belum tuntas pekerjaan 62 paket tersebut, tapi dipastikan paling lambat H+10 setelah Lebaran kami sudah mulai kembali pekerjaan jalan yang masih belum tuntas,” kata Bambang.