REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingati Hari Internasional pertama untuk Memerangi Islamofobia yang digelar khusus di Aula Majelis Umum pada Jumat (10/3/2023) lalu. Para pembicara yang hadir, menekankan perlunya tindakan konkret dalam menghadapi meningkatnya Islamofobia berupa kebencian, diskriminasi, dan kekerasan terhadap Muslim.
Pengamatan tersebut mengikuti adopsi dari resolusi Majelis pada tahun lalu yang memproklamasikan 15 Maret sebagai Hari Internasional. PBB juga menyerukan dialog global yang mempromosikan toleransi, perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keragaman agama.
Seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB, hampir dua miliar Muslim di seluruh dunia yang berasal dari seluruh penjuru planet ini, merefleksikan kemanusiaan dalam semua keragamannya yang luar biasa. Namun, mereka sering menghadapi kefanatikan dan prasangka hanya karena iman mereka.
Selain itu, wanita Muslim juga dapat menderita "diskriminasi tiga kali lipat" karena jenis kelamin, etnis, dan keyakinan mereka.
Acara tingkat tinggi ini diselenggarakan bersama oleh Pakistan, yang Menteri Luar Negerinya, Bilawal Bhutto Zardari, menggarisbawahi bahwa Islam adalah agama perdamaian, toleransi, dan pluralisme. Meskipun Islamofobia bukanlah hal baru, dia mengatakan itu adalah "realitas menyedihkan di zaman kita" yang hanya meningkat dan menyebar.
“Sejak tragedi 9/11, permusuhan dan kecurigaan institusional terhadap Muslim dan Islam di seluruh dunia hanya meningkat menjadi proporsi epidemi. Sebuah narasi telah dikembangkan dan dijajakan yang mengaitkan komunitas Muslim dan agama mereka dengan kekerasan dan bahaya,” kata Ketua Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Zardari.
"Narasi Islamofobia ini tidak hanya terbatas pada propaganda ekstremis dan marjinal, tetapi sayangnya telah diterima oleh bagian media arus utama, akademisi, pembuat kebijakan, dan mesin negara," kata Zardari dilansir dari United Nations, Rabu (15/3/2023).
Presiden Majelis Umum PBB, Csaba Korosi mencatat bahwa Islamofobia berakar pada xenophobia, atau ketakutan orang asing, yang tercermin dalam praktik diskriminatif, larangan bepergian, ujaran kebencian, intimidasi dan penargetan orang lain.
Korosi mendesak negara-negara untuk menjunjung tinggi kebebasan beragama atau berkeyakinan, yang dijamin di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
"Kita semua memikul tanggung jawab untuk menantang Islamofobia atau fenomena serupa lainnya, untuk menyerukan ketidakadilan dan mengutuk diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan atau kurangnya mereka," kata Korosi.
Korosi mengatakan pendidikan adalah kunci untuk mempelajari mengapa fobia ini ada, dan itu bisa menjadi "transformatif" dalam mengubah cara orang memahami satu sama lain.
Kebencian meningkat
Kebencian yang berkembang yang dihadapi umat Islam bukanlah perkembangan yang terisolasi, kata Sekretaris Jenderal PBB António Guterres kepada para hadirin.
"Ini adalah bagian yang tak terhindarkan dari kebangkitan etno-nasionalisme, ideologi supremasi kulit putih neo-Nazi, dan kekerasan yang menargetkan populasi rentan termasuk Muslim, Yahudi, beberapa komunitas Kristen minoritas dan lainnya," katanya.
“Diskriminasi mengurangi kita semua. Dan adalah kewajiban kita semua untuk melawannya. Kita tidak boleh (hanya) menjadi pengamat kefanatikan,” tegas Guterres.
Guterres menekankan bahwa semua pihak harus memperkuat pertahanan kita. Guterres juga menyoroti langkah-langkah PBB seperti Rencana Aksi untuk Melindungi Situs Keagamaan. Dia juga menyerukan untuk meningkatkan investasi politik, budaya, dan ekonomi dalam kohesi sosial.
"Dan kita harus menghadapi kefanatikan dimanapun dan kapanpun ia mengangkat kepalanya yang jelek. Ini termasuk bekerja untuk mengatasi kebencian yang menyebar seperti api di internet,” tambah Guterres.
Untuk tujuan ini, PBB bekerja sama dengan pemerintah, regulator, perusahaan teknologi dan media "untuk mendirikan pagar pembatas, dan menegakkannya." Kebijakan lain yang telah diluncurkan termasuk Strategi dan Rencana Aksi tentang Pidato Kebencian, dan laporan Agenda Bersama Kami, yang menguraikan kerangka kerja untuk "masa depan digital" yang lebih inklusif dan aman untuk semua orang.
Sekretaris Jenderal juga mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin agama di seluruh dunia yang telah bersatu untuk mempromosikan dialog dan harmoni antaragama.
Dia menggambarkan deklarasi 2019 tentang 'Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama' - ditulis bersama oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed El Tayeb sebagai "model untuk kasih sayang dan solidaritas manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika