REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Bangunan SMA Negeri (SMAN) 8 yang berlokasi di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dikabarkan akan terdampak proyek jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Kabar itu ditunggu kepastiannya.

Sebab, persoalan tersebut dinilai menjadi kendala bantuan pembangunan fisik untuk SMAN 8 Garut. Menurut Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Wilayah XI Kabupaten Garut, Aang Karyana, kabar soal bangunan SMAN 8 Garut akan terdampak proyek jalan tol Getaci sudah beredar sejak 2020. 

Namun, hingga kini disebut belum ada keputusan secara resmi. “Katanya, informasi sudah final karena dari peta juga kena hampir tiga per empat bagian sekolahnya,” kata Aang, saat dikonfirmasi Republika, Rabu (15/3/2023).

Menurut Aang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, sebagai pihak yang menaungi sekolah itu, tidak akan menghambat pembangunan jalan tol Getaci, yang merupakan proyek pemerintah pusat. Namun, ia berharap informasi terkait pembangunan jalan tol dan dampaknya terhadap SMAN 8 Garut segera dipastikan. 

Dengan begitu, apabila dipastikan terdampak dan mesti relokasi, pihak terkait bisa secepatnya merencanakan lokasi untuk bangunan baru sekolah tersebut. “Soalnya sampai sekarang juga belum ada kepastian secara resmi dari pihak terkait. Namun, dampaknya sudah terasa,” kata Aang.

Aang menjelaskan, SMAN 8 Garut merupakan salah satu sekolah penggerak. Sekolah tersebut berdiri sejak sekitar 1990. Sebagaimana sekolah penggerak lainnya, kata dia, infrastrukturnya sudah terbilang tua. Namun, pihak sekolah menjadi terhambat untuk meminta bantuan pembangunan.

Pasalnya, sekolah itu dikabarkan akan terdampak proyek jalan tol. Menurut Aang, SMAN 8 Garut sudah tidak pernah menerima bantuan fisik sejak 2020. “Misalnya, butuh laboratorium karena kondisi yang ada kurang. Begitu nanti dibangun, takutnya sayang diruntuhkan. Jadi galau pemerintah mau memberikan bantuan,” kata Aang.

Aang mengaku belum mengetahui bagaimana prosesnya ketika bangunan sekolah terdampak proyek infrastruktur pemerintah. “Kalau ke masyarakat itu kan ganti rugi langsung. Namun, ini kan (sekolah) bangunan pemerintah, kami tidak tahu prosesnya. Kami maunya segera dibangun tempat gantinya (jika terdampak proyek tol),” ujar dia.

Menurut Aang, pihaknya terus melaporkan kondisi di lapangan agar persoalan terkait SMAN 8 Garut ini bisa segera mendapat kepastian. “DPRD ke sana juga sebagai bentuk menampung aspirasi. Itu mungkin akan dibawa ke rapat bersama provinsi,” kata Aang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika