REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran pimpin Rapat Koordinasi dan Silahturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (15/3/2023).
Dalam arahannya, Gubernur Sugianto Sabran menekankan beberapa hal terkait pengendalian inflasi, antisipasi mudik lebaran, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla tahun 2023, mengantisipasi banjir dan percepatan penyelesaian batas desa.
Pertama agar pengendalian inflasi harus benar-benar menjadi perhatian serius semua stakeholders terutama menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran. “Upaya-upaya pengendalian inflasi harus tetap konsisten dilakukan. Pantau rutin pasar-pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pokok. Lakukan langkah-langkah intervensi jika diperlukan, seperti pasar murah dan pasar penyeimbang. Jaga komunikasi dan ekspektasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying”, tutur Gubernur dalam siaran persnya.
Kedua, agar Aparat TNI/POLRI, Bupati/Wali Kota beserta Forkopimda, stakeholders terkait, dan elemen masyarakat, Damang dan Mantir untuk bersama-sama menjaga kerukunan umat beragama, keamanan, ketertiban, kondusivitas dan keharmonisan di Kalteng, terlebih jelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Mudik lebaran juga harus dipersiapkan dan diantisipasi sebaik mungkin, terlebih PPKM telah dicabut," imbuhnya.
Ketiga, diminta kepada Bupati/Wali Kota bersama Forkopimda Kabupaten/Kota agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla tahun 2023.
“Tahun 2023 ini kita harus lebih waspada. Januari 2023, hotspot dan kejadian karhutla di Kalimantan Tengah dua kali lipat dibandingkan tahun 2022. BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi El Nino dan kemarau panjang, diperkirakan terjadi mulai April dan puncaknya Agustus 2023," tambahnya.
Keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Perhutanan Sosial juga perlu di dorong, agar masyarakat dengan sendirinya sadar menjaga kawasan hutan yang dikelola. Kelima, mengantisipasi potensi terjadinya bencana lain akibat curah hujan tinggi yang masih terjadi di beberapa wilayah, seperti Gunung Mas dan DAS Barito yang ada terjadi banjir.
Keenam, diminta kepada para Bupati, untuk memperhatikan Desa Tertinggal.
“Saya ingatkan juga kepada para Bupati, dari 1.432 Desa di Kalimantan Tengah, saat ini masih ada 3 Desa Sangat Tertinggal dan 229 Desa Tertinggal," ucapnya.
Ketujuh, diminta kepada seluruh Bupati untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian batas desa di wilayahnya masing-masing, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Delapan, mendorong digitalisasi untuk mendukung percepatan pembangunan, mendongkrak pertumbuhan perekonomian, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalteng.
Terakhir, bersinergi dan berkolaborasi adalah kunci utama memajukan berbagai sektor pembangunan daerah dan menyejahterakan masyarakat Kalteng.
Gubernur Sugianto dalam kesempatan tersebut juga meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalteng 2023 Ayo Malan dan Kick Off Operasi Pasar Se-Kalteng, dan juga Komitmen Bersama Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah.
Sugianto Sabran mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung pengendalian inflasi di Kalteng, khususnya TPID dan Satgas Pangan.
“Inflasi di Kalimantan Tengah sempat tinggi di akhir tahun 2022, tapi Alhamdulillah, sepanjang tahun 2023 ini terus membaik. Inflasi gabungan pada bulan Februari 2023 tercatat sebesar 5,94 persen (yoy), urutan ke-15 nasional," tutur Gubernur.
Gubernur menyampaikan keberhasilan tersebut tentu tidak lepas dari kerja keras dan upaya seluruh stakeholders, mulai dari operasi pasar murah dan pasar penyeimbang, sidak pasar, Gertam Babe, hingga menjalin kerja sama antar daerah.
Sugianto Sabran menekankan untuk antisipasi kenaikan harga bahan-bahan pokok menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran.
Sugianto Sabran menekankan pentingnya ketersediaan anggaran yang cukup untuk menghadapi kemungkinan bencana alam dan non bencana alam hingga inflasi. “Provinsi dan kabupaten dan kota, harus punya tekad dan komitmen bersama terkait anggaran dalam menghadapi bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, inflasi, termasuk bencana non alam yang tidak terduga," tutur Gubernur dalam arahannya.
Secara khusus Gubernur juga mengingatkan upaya pengendalian inflasi harus tetap konsisten dilakukan. “Terkait pengendalian inflasi, pasar penyeimbang tetap digalakkan terus, dan arahkan ke kecamatan dan desa yang betul-betul terimbas inflasi," tekannya.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga menyampaikan dalam tiga tahun terakhir Karhutla di Kalteng sangat terkendali. Namun, tahun 2023 ini tetap harus waspada dengan memantapkan kesiapan SDM, sarana prasarana dan anggaran.
“Kita harus siap belajar dari pengalaman yang ada, jangan sampai pengalaman itu tidak menjadi kita matang dan siap dalam menghadapi masalah, apalagi masalah itu merupakan hal-hal yang terulang setiap tahun”, tegas Gubernur.
Ia meminta agar kerja sama dan sinergisitas pemprov dan kabupaten/ kota harus terjalin dengan baik.
“Jangan bertindak parsial masing-masing, tanpa terkoordinasi dengan baik”, tutupnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nuryakin dalam laporannya menyampaikan rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi semua pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Kalteng, terutama dalam upaya-upaya pengendalian inflasi menjelang Ramadhan dan Lebaran tahun 2023, pencegahan dan penanggulangan Karhutla, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dan isu-isu strategis pembangunan lainnya, termasuk digitalisasi, sehingga diharapkan akan memacu percepatan pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Dalam pertemuan ini disampaikan paparan dari sejumlah stakeholders terkait, antara lain paparan Bank Indonesia Mengenai Evaluasi TPID dan TP2DD, paparan BMKG terkait Perkiraan Cuaca Kalteng paparan Penanganan Karhutla oleh Danrem 102/PJG, paparan Penanganan Karhutla oleh Kapolda dan paparan Ketua Tim Asistensi dan Supervisi Penanganan Karhutla Mabes Polri.
Adapun peserta Rapat Koordinasi Daerah kali ini berjumlah sekitar 600 orang, terdiri dari Anggota Forkopimda Provinsi, Bupati dan Wali Kota beserta Forkopimda Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi, Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Kepemudaan, dan Lembaga Adat, Akademisi, Mahasiswa, dan seluruh stakeholders terkait.
Rapat koodinasi dihadiri oleh Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, Bupati dan Wali Kota serta Forkopimda Kabupaten/Kota serta Segenap tokoh Masyarakat / Adat / Agama / Pemuda, Akademisi, Perbankan, BEM dan rekan-rekan media.
Ikuti Whatsapp Channel Republika