REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS) telah menyelesaikan kesepakatan kapal selam bertenaga nuklir. Tindakan ini bertujuan untuk menyediakan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia dan bertujuan melawan agresi Cina di Indo-Pasifik.
Australia pertama-tama akan menerima setidaknya tiga kapal selam bertenaga nuklir dari AS. Sebagai bagian dari pengumuman tersebut, AS juga telah menjanjikan total 4,6 miliar dolar AS selama beberapa tahun ke depan untuk membangun kapasitas konstruksi kapal selamnya dan untuk meningkatkan pemeliharaan kapal selam kelas Virginia.
Direktur pertahanan, strategi dan keamanan nasional di Institut Kebijakan Strategis Australia Michael Shoebridge mengatakan, ini memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi wilayah tersebut. “Hanya enam negara di dunia yang memiliki kapal selam nuklir. Mereka adalah kemampuan pencegah yang sangat kuat tanpa memberi mereka senjata nuklir,” katanya.
Profesor studi keamanan dan intelijen internasional di Pusat Studi Strategis & Pertahanan Australian National University John Blaxland menilai, proyek tersebut melibatkan risiko yang cukup besar. Hal ini mempertimbangkan tiga negara dengan beberapa yurisdiksi selama dua dekade atau lebih, termasuk pemerintahan beberapa presiden dan perdana menteri di tiga negara. "Ini tampaknya sangat sulit pada satu tingkat," ujarnya.
Blaxland menilai, proyek tersebut berisiko menghabiskan banyak sumber daya. Kemudian bisa mengalihkan perhatian pemerintah Australia dan mitra AUKUS untuk menangani masalah lingkungan dan tata kelola yang mendesak di Pasifik dan sekitarnya.
Tapi, Blaxland melihat, kapal selam tidak akan memperburuk ketegangan di kawasan. "Saya mohon untuk berbeda. Jika ditangani dengan bijaksana dan dengan tetangga diperlakukan dengan hormat dan diberi pengarahan sebaik mungkin, pengaturan baru dapat diharapkan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan, bukan merusaknya," ujarnya.
Pendapatan itu dinilai sesuai dengan keinginan AUKUS dalam melawan pengaruh Cina di Indo pasifik. “Ini adalah 'masalah besar' karena ini benar-benar menunjukkan bahwa ketiga negara menarik garis untuk memulai dan melawan gerakan agresif Partai Komunis Cina (PKC) di Indo-Pasifik,” ujar direktur senior pertahanan dan keamanan nasional di pemerintah Northern Territory Australia Guy Boekenstein.
Boekenstein menjelaskan, kesepakatan trilateral itu secara terbuka menunjukkan sikap gabungan dalam komitmen terhadap kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini dinilai stabil dan aman selama 70 tahun terakhir, sehingga menghasilkan kemakmuran bagi semua pihak, termasuk pertumbuhan ekonomi Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika