REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara mengadakan pertemuan tingkat kabinet untuk membahas masalah stabilitas pertanian pada Rabu (15/3/2023). Pertemuan digelar di tengah kekhawatiran kekurangan pangan.

Media pemerintah KCNA, pada Kamis (16/3/2023) melaporkan, pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Kabiner, Kim Tok-hun. Dalam pertemuan itu, para pejabat senior membuat berbagai rencana tindakan terperinci untuk memastikan produksi pertanian yang stabil.

Pertemuan terjadi setelah Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un mendesak para pejabat untuk merekayasa "transformasi mendasar" dalam produksi pertanian selama rapat pleno ketujuh Komite Sentral Partai Buruh Korea ke-8 pada Februari lalu.  Anggota parlemen Korea Selatan, yang mengutip pejabat intelijen, mengatakan, Korea Utara menghadapi kekurangan beras tahunan sebesar 800.000 ton.  Situasi kekurangan pangan saat ini disebabkan oleh kebijakan biji-bijian Korea Utara, masalah distribusi, dan situasi Covid-19.

Laporan PBB memperkirakan, 60 persen populasi di Korea Utara menderita kerawanan pangan pada akhir tahun 2021. Jumlah ini meningkat dibandingkan sebelum pandemi yaitu mencapai 40 persen.

"Dari 2019 hingga 2021, 41,6 persen  populasi menderita kekurangan gizi," kata laporan PBB.

Korea Utara berada di bawah sanksi internasional yang ketat atas program senjata nuklir dan rudal balistiknya. Dalam beberapa tahun terakhir perdagangan Korea Utara hampir terhenti karena kebijakan pemerintah melakukan penguncian perbatasan untuk mencegah Covid-19.

Ikuti Whatsapp Channel Republika