REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan sampai saat ini tidak ada unsur-unsur yang menunjukkan Presiden Jokowi mengendorse capres-cawapres. Hal itu tidak pula didapat dari kajian-kajian yang dilakukan Golkar.
Ia menilai, sekalipun ada menteri-menteri yang mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan sangat wajar dan sebenarnya cukup banyak dilakukan. Termasuk, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang beberapa kali diajak pula mendampingi.
Bahkan, ia mengingatkan, beberapa kali Presiden Jokowi menyampaikan kredibilitas Airlangga Hartarto ke publik. Baik sebagai Menko Perekonomian maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Karenanya, tinggal dilihat dari sudut pandang mana.
Ali menegaskan, Airlangga Hartarto menjadi capres yang saat ini tidak cuma diinginkan dari internal Partai Golkar tapi diminati di beberapa tempat. Ia menekankan, Partai Golkar pun tetap yakin mengusung Airlangga.
"Presiden tidak meng-endorse siapa-siapa, yang pasti kalau presiden memilih jadi menteri itu pasti orang yang dipercaya," kata Ali, Ahad (19/3/2023).
Bahkan, jika melihat sejarah selama hampir 60 tahun ke belakang, Partai Golkar selalu mengirimkan kader-kader terbaik di pemerintahan. Apalagi, Airlangga Hartarto mengisi posisi yang sangat penting yaitu Menko Perekonomian.
"Artinya, presiden memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada Pak Airlangga," ujar Ali.
Ali turut menolak lembaga-lembaga survei selama ini yang kerap menempatkan Airlangga Hartarto dalam posisi rendah untuk elektabilitas. Ia berpendapat, boleh-boleh saja lembaga-lembaga survei memainkan data-data seperti itu.
Tapi, ia menekankan, Partai Golkar sendiri memiliki lembaga survei sehingga bisa mengetahui pasti elektabilitas Airlangga Hartarto di mata masyarakat. Ali meyakini, sampai hari ini elektabilitas Ketum Golkar itu masih cukup tinggi.
"Pak Airlangga itu sampai hari ini masih leading di semua tempat kabupaten/kota, jangan keliru dengan data data yang saling menjatuhkan kawan sahabat yang lain," kata Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika