REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Rusia dan Cina berkoordinasi dalam memantau sepak terjang Barat di kawasan Asia Pasifik. Hal itu termasuk upaya mereka memajukan aliansi keamanan AUKUS yang beranggotakan Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia.
“Rusia dan Cina mengoordinasikan posisi mereka di arena internasional; kami menganalisis dengan cermat tindakan Barat di kawasan Asia-Pasifik, termasuk upaya mereka untuk memajukan AUKUS di bawah naungan Washington,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam pengarahan pers, Kamis (16/3/2023), dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Zakharova menekankan, para anggota AUKUS perlu dituntut kepatuhan dan komitmennya terkait non-proliferasi senjata pemusnah massal serta sarana pengirimannya. Dia pun menyinggung tentang proyek kemitraan AUKUS untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia. Menurutnya, semua orang memahami konsekuensi yang mungkin terjadi.
“Namun pertanyaan yang kami dan Cina tanyakan belum terjawab,” ujarnya.
Zakharova menegaskan kembali bahwa Australia, sebagai pihak dalam proyek pembangunan kapal selam bertenaga nuklir, akan menerima bahan nuklir dan fasilitas terkait, yang harus berada di bawah jaminan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Hal itu mengingat status Australia sebagai negara non-nuklir.
"Saya dapat mengkonfirmasi sekali lagi bahwa ada ketidakjelasan tentang bagaimana jaminan ini akan dilaksanakan dan apakah inspektur IAEA akan memiliki akses penuh ke segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek kapal ini," kata Zakharova.
Sebelumnya Pemerintah Cina mengatakan, kerja sama pembangunan kapal selam bertenaga nuklir oleh negara anggota AUKUS, tidak boleh dilanjutkan sebelum adanya konsensus dari negara anggota IAEA. Hal itu karena dalam prosesnya, ada pentransferan sejumlah besar uranium dari negara senjata nuklir ke negara non-senjata nuklir.
“Kerja sama kapal selam nuklir antara AS, Inggris, dan Australia melibatkan transfer sejumlah besar uranium yang sangat diperkaya tingkat senjata dari negara senjata nuklir ke negara non-senjata nuklir, yang menimbulkan risiko proliferasi nuklir yang serius serta melanggar tujuan dan objek perjanjian NPT (Non-Proliferation Treaty),” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Cina Wang Wenbin dalam pengarahan pers, Selasa (14/3/2023), dikutip laman resmi Kemlu Cina.
Wang mengetahui bahwa AS, Australia, dan Inggris sudah menyampaikan bahwa mereka berkomitmen untuk menetapkan standar non-proliferasi nuklir tertinggi. Namun dia menganggap hal itu hanya retorika untuk menipu dunia, “Intinya, ini adalah langkah untuk memaksa Sekretariat IAEA membuat pengaturan pengecualian perlindungan, yang akan secara serius merusak otoritas IAEA. Cina dengan tegas menentang hal ini,” ujarnya.
Dia menekankan, kerja sama kapal selam bertenaga nuklir bergantung pada integritas dan otoritas NPT. Menurut Wang, isu isu safeguards terkait AUKUS menyangkut kepentingan semua negara anggota IAEA dan harus dibahas serta diputuskan bersama oleh seluruh anggota lewat proses antar-pemerintah yang transparan, terbuka, dan inklusif.
“Menunggu konsensus yang dicapai oleh semua negara anggota IAEA, (maka) AS, Inggris, dan Australia tidak boleh melanjutkan kerja sama yang relevan, dan Sekretariat IAEA tidak boleh terlibat dengan ketiga negara tersebut dalam pengaturan pengamanan untuk kerja sama kapal selam nuklir mereka,” kata Wang.
Wang mengingatkan bahwa Asia-Pasifik adalah kawasan paling dinamis dan cepat berkembang di dunia. “Cina mendesak ketiga negara (AS, Australia, Inggris) untuk mengindahkan seruan komunitas internasional dan negara-negara kawasan, membuang mentalitas Perang Dingin yang sudah kuno dan pola pikir geopolitik yang sempit, dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban internasional mereka serta menahan diri dari melakukan apa pun yang merusak perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika