REPUBLIKA.CO.ID, ASTANA - Rakyat Kazakhstan pada Ahad (19/3/2023) mendatangi tempat-tempat pemungutan suara untuk memilih anggota majelis rendah parlemen (Mazhilis) dan badan perwakilan daerah (maslikhats), setelah negara di Asia Tengah itu menggelar pemilihan presiden pada November tahun lalu.
Pemilihan parlemen tersebut merupakan yang pertama kalinya digelar sejak kerusuhan maut di Kazakhstan pada Januari 2022, yang menimbulkan lebih dari 200 korban jiwa. Tujuh partai politik, serta kandidat di daerah-daerah pemilihan dengan satu wakil memperebutkan 98 kursi di Mazhilis dan 3.415 kursi di maslikhat.
Selain oleh berbagai organisasi dalam negeri, pemilihan yang berlangsung di lebih dari 10.000 tempat pemungutan suara di seluruh negeri itu dipantau oleh sekitar 800 pengamat asing serta 250 jurnalis asing.
Menurut Komisi Pemilihan Umum Kazakhstan (CEC), sekitar 12 juta warga di antara total 19,2 juta penduduk negara itu dinyatakan berhak memberikan suara pada pemilihan parlemen 19 Maret.
Di salah satu kawasan di ibu kota Kazakhstan, Astana, sebuah TPS pada Ahad pagi sudah mulai didatangi sejumlah calon pemilih, tak lama sejak periode pemungutan suara dibuka pada pukul 07.00 waktu setempat --untuk kemudian ditutup pada jam 20.00.
Salah satu yang datang pagi ke TPS tersebut adalah Ainura, perempuan berusia 44 tahun yang bekerja untuk sebuah perusahaan energi Kazakhstan.
Ainura selama ini sudah beberapa kali mengikuti pemilihan di Kazakhstan dan pada Ahad terlihat bersemangat setelah memasukkan empat surat suara ke dalam kotak.
Ada tujuh kontestan yakni Partai Amanat, Partai Patriotik Demokratik Rakyat Auyl, Partai Republika, Partai Rakyat Kazakhstan, Partai Baitak, Partai Demokratik Ak Zhol Kazakhstan, dan Partai Social Demokratik Nasional.
"Saya selalu memilih partai ini. Sudah ada beberapa hasil nyata, walaupun belum diterapkan secara penuh," ujarnya yang memberikan suaranya pada Partai Amanat.
Pemilihan kali ini mengusung beberapa aturan baru, antara lain ambang batas partai untuk masuk Mazhilis dikurangi dari tujuh menjadi lima persen, sehingga memudahkan partai oposisi untuk masuk ke parlemen.
Model campuran proporsional-mayoritas digunakan untuk pertama kalinya sejak 2004 dalam pemilihan Mazhilis. Artinya, 70 persen wakil dipilih secara proporsional dari daftar partai dan 30 persen sisanya oleh pemerintahan mayoritas dari distrik beranggota tunggal.
Dengan demikian, 29 dari 98 anggota Mazhilis akan dipilih di daerah pemilihan mandat tunggal, sedangkan 69 lainnya akan dipilih dari daftar partai di bawah model perwakilan proporsional dari satu daerah pemilihan nasional.
Selain itu, surat suara akan menyediakan pilihan "tidak semua". Para pemilih bisa menconteng opsi tersebut jika tidak setuju dengan semua kandidat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika