REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA — Sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, Jawa Barat, menjalani tes urine, Senin (20/3/2023). Tes urine itu dilakukan selepas beberapa pegawai negeri sipil (PNS) dinyatakan positif narkoba.
Menurut Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah, tes urine kali ini dilakukan di tiga titik prioritas. Mencakup Bale Kota Tasikmalaya dengan sasaran pejabat Pemkot Tasikmalaya, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, serta di kantor pemerintah Kecamatan Cibeureum.
“Intinya kami akan coba ke semua ASN (aparatur sipil negara) untuk dapat dites urine. Namun, karena keterbatasan tenaga dan waktu, kami lakukan di tempat prioritas dulu,” kata Cheka.
Dikabarkan ada 37 pejabat yang menjalani tes urine dan 51 pegawai di Kantor Bappelitbangda. Menurut Cheka, sejauh ini belum ada ASN yang hasil tes urinenya positif narkoba. Namun, apabila nanti ada temuan, kata dia, bakal ditindaklanjuti.
Beberapa hari sebelumnya Polres Tasikmalaya Kota menyampaikan soal empat PNS di Kota Tasikmalaya yang hasil tes urinenya positif. Salah satunya Kepala Bappelitbangda Kota Tasikmalaya berinisial AA, yang kini sudah dinonaktifkan.
Selain AA, ada tiga PNS lain, yaitu FR dan TS (staf Bappelitbangda Kota Tasikmalaya), serta AN (pegawai kelurahan di Kecamatan Cibeureum). Terkait kasus tersebut, Cheka mengaku pihaknya berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan publik. Ia mengatakan, Pemkot Tasikmalaya akan melakukan evaluasi. “Kami akan berupaya menjauhkan seluruh ASN di Kota Tasikmalaya dari narkoba,” kata Cheka.
Sebelumnya, Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) Kota Tasikmalaya mendorong penindakan tegas terhadap PNS yang terkait penyalahgunaan narkoba. Kasus itu pun diminta didalami lebih lanjut. “Harus ditindaklanjuti kasus ini. Karena, yang ditakutkan itu kalau ternyata pengguna aktif sabu bukan hanya empat orang itu saja,” kata Ketua Kopri PMII Kota Tasikmalaya, Annisa Permata, Ahad (19/3/2023).
Annisa juga mendorong Pemkot Tasikmalaya bertindak tegas terhadap aparatur pemerintah yang terjerat narkoba, serta memperketat pengawasan. “Perlu ada pengawasan melekat guna mencegah pegawai lain terpapar narkoba dan punishment tegas, termasuk pemecatan dan proses pidana bagi pegawai yang terlibat narkoba berjenis apa pun itu,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika