REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mendorong skema kerja sama atau investasi terkait pembangunan infrastruktur perpipaan air. Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur itu disebut bisa mencapai lebih dari seribu triliun rupiah.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, saat kegiatan “Workshop Water Innovative Finance: Blended Finance for Water Sector” di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Senin (20/3/2023).
“Kalau bicara potensi, itu sangat besar. Investasi untuk perpipaan saja saat ini baru 20 persen. Artinya, masih ada 80 persen yang harus diisi,” kata Herry.
Herry menjelaskan, pada sektor perpipaan saja, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun, dibutuhkan dana mencapai sekitar Rp 123,4 triliun untuk menaikkan infrastrukturnya sampai 30 persen.
“Di RPJMN, untuk menaikkan dari 20 menjadi 30 persen infrastruktur pipa, butuh dana Rp 123,4 triliun untuk lima tahun. Kalau 80 persen, bisa jadi sampai Rp 1.000 triliunan lebih,” kata Herry.
Saat ini, menurut Herry, anggaran pembangunan infrastruktur sektor air masih sangat bergantung pada APBN. Karenanya, kata dia, saat ini pemerintah berupaya mencari skema pembiayaan yang tepat untuk mendorong pembangunan sektor air ini, seperti melalui kerja sama dengan swasta ataupun investasi asing.
“Innovative water financing menjadi isu mendasar untuk menjamin ketersediaan air dan mencapai target SDG (Sustainable Development Goals). Pendekatan bisnis seperti biasanya harus ditinggalkan dan stakeholder utama harus bekerja sama untuk meningkatkan investasi di sektor air ini,” ujar Herry.
Herry berharap melalui kegiatan workshop ini bisa mendapatkan masukan format yang tepat untuk pembiayaan pembangunan sektor air. Termasuk dalam menarik minat swasta berinvestasi. Untuk menarik minat swasta, kata dia, perlu dipikirkan bagaimana harga air tetap terjangkau, tapi ada kepastian dari sisi usahanya juga.
“Ini yang harus disediakan dan dicari formatnya. Harus ada kepastian untuk pendapatan karena biaya yang dikeluarkan besar,” kata Herry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika