REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- TikTok mengatakan aplikasi video pendek itu kini memiliki 150 juta pengguna aktif setiap bulan di Amerika Serikat (AS). Naik dari 100 juta pengguna pada tahun 2020 lalu.

Data aplikasi milik perusahaan Cina itu disampaikan Senin (20/3/2023). Sebelum CEO TikTok  Shou Zi Chew menyampaikan kesaksian di Komite Energi dan Perdagangan House of Representative AS pada Selasa (21/3/2023).

Pada Jumat (17/3/2023) lalu bertambah enam Senator AS yang mendukung legislasi untuk memberi Presiden Joe Biden wewenang baru untuk melarang TikTok atas alasan keamanan nasional. Pekan lalu TikTok mengatakan pemerintah Biden meminta pemilik TikTok di Cina melepas sahamnya atau aplikasi itu akan dilarang di AS.

Washington semakin gencar menekan TikTok termasuk banyak anggota Kongres yang mendesak aplikasi itu dilarang karena dikhawatirkan data penggunaannya dapat digunakan pemerintah Cina. Pada September 2021 lalu TikTok mengatakan mereka memiliki 1 miliar pengguna aktif setiap bulan di seluruh dunia.

Menurut ketua komite intelijen Senat AS Mark Warne data pengguna TikTok tidak aman. Ia salah satu anggota Kongres yang mendukung legislasi memberi wewenang lebih banyak pada pemerintah untuk melarang TikTik.

"Gagasan nasional bahwa data itu dapat lebih aman di bawah hukum (Partai Komunis Cina) tidak lolos uji kridibel," katanya di Christian Science Monitor.

TikTok mengatakan sudah menghabiskan 1,5 miliar dolar AS untuk memperkuat keamanan datanya dan menolak tuduhan digunakan untuk mata-mata. "Bila melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, penarikan saham tidak akan menyelesaikan masalah: perubahan kepemilikan tidak menerapkan pembatasan baru dalam aliran dan akses data," kata TikTok.

Data terbaru menunjukkan TikTok semakin populer di dunia terutama bagi anak muda Amerika. Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan mungkin akan ada konsekuensi politik bila AS melarang TikTok.

"Politisi dalam diri saya berpikir, anda akan kehilangan setiap suara di bawah 35 tahun, selamanya," kata Raimondo pada Bloomberg News.

Beberapa kreator konten TikTok akan datang ke Washington pada pekan ini. Mereka akan menyampaikan pendapat apakah aplikasi itu perlu dilarang atau tidak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika