REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy selama kunjungan mendadak ke Kiev pada Selasa (21/3/2023). Jepang akan menawarkan solidaritas dan dukungan tak tergoyahkan ke Ukraina, kata kementerian luar negeri Jepang.
Kishida adalah pemimpin G7 terakhir yang mengunjungi Ukraina setelah mendapatkan tekanan sebagai tuan rumah pertemuan puncak kelompok G7 itu pada Mei mendatang.
Kishida memang telah berulang kali mengatakan bahwa kunjungan ke Kiev masih dalam pertimbangan. Namun ketika Kishida berada di India pada Senin (20/3/2023), ia justru tiba-tiba terbang ke Polandia dan naik kereta ke Ukraina.
"Kishida akan menyatakan langkah Jepang dan sebagai ketua G7 menghormati keberanian dan ketekunan rakyat Ukraina. Jepang juta menawarkan solidaritas dan dukungan tak tergoyahkan untuk Ukraina," kata kementerian luar negeri Jepang.
Kishida diperkirakan akan kembali ke Polandia pada Rabu (22/3/2023) sebelum akhirnya tiba kembali di Tokyo pada Kamis (23/3/2023).
Kishida menjadi satu-satunya pemimpin G7 yang tidak mengunjungi Kiev, setelah Presiden AS Joe Biden secara mengejutkan bertemu Zelenskyy pada Februari lalu. Pejabat Jepang dilaporkan mengkhawatirkan risiko keamanan perjalanan Kishida, yang menjadi perdana menteri Jepang pertama yang mengunjungi zona perang aktif sejak Perang Dunia II.
Perjalanan Kishida ini juga hampir bersamaan kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Moskow untuk berbicara dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin, terkait konflik Ukraina.
Jepang telah bergabung dengan sekutu Barat dalam memberikan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina, sambil menawarkan dukungan kepada Kiev. Akan tetapi, Kishida tidak menawarkan dukungan militer, karena konstitusi negara pascaperang membatasi kapasitas militernya hanya untuk tindakan defensif.
Kishida memperingatkan dalam pidatonya tahun lalu bahwa Ukraina hari ini mungkin menjadi Asia Timur besok, seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa Cina dapat menginvasi Taiwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika