REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menilai sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik. 

“Tidak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah, tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Itu kuncinya. Ketika negara indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya bagus, artinya pelayanan investasinya bagus; indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus,” ujarnya dalam keterangan tulis, Selasa (21/3/2023).

Sementara itu Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan terobosan untuk mewujudkan layanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dalam hal ini, kesederhanaan yakni kunci, baik pada kesederhanaan aturan, proses, maupun aplikasi. 

“Setiap unsur layanan haruslah berorientasi pada kebutuhan dan kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha,” ucapnya.

Luhut menekankan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus menciptakan layanan yang bersifat citizen centric, seluruh proses dan hasil layanan harus berorientasi kepada kepentingan warga negara dan mudah digunakan. 

“Kemudian, perlu adanya standarisasi data dan interoperabilitas penuh antar semua aplikasi, baik intra maupun antar K/L, untuk memastikan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan secara terintegrasi menyeluruh,” ucapnya.

Adanya sistem tersebut mendorong kinerja Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperoleh anugerah digital government award kategori penguatan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik instansi pusat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan selama ini pihaknya bersinergi mengimplementasikan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan LAN sepanjang dua tahun terakhir. 

“Tentunya ini tidak terlepas dari semangat kami dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sekaligus pelayanan publik yang semakin mudah, murah dan responsif,” ucapnya.

Terkait kebijakan untuk mengimplementasikan SPBE, sepanjang 2022 LAN telah memberlakukan kebijakan antara lain Peraturan Kepala LAN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE LAN, Peraturan Kepala LAN Nomor 10 tahun 2022 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE LAN, Peraturan Kepala LAN Nomor 11 tahun 2022 tentang Manajemen Data SPBE LAN, Peraturan Kepala LAN Nomor 12 tahun 2022 tentang Manajemen Pengetahuan SPBE LAN, dan Peraturan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2022 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE LAN.

“Semua kebijakan yang kami keluarkan sepanjang 2022, semakin menguatkan sistem yang sudah ada sebelumnya. Hal ini membuat pelayanan kami menjadi lebih efisien dan lebih efektif,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika