REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) menutup kinerja 2022 dengan pertumbuhan aset yang baik. Aset BPR Syariah pada 2022 mencapai Rp 20,15 triliun atau mampu tumbuh 18 persen sepanjang 2022. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh Rp 13,27 triliun atau 16 persen.
"BPR Syariah mampu mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan perolehan laba sesudah pajak di Desember 2022 sebesar Rp 292,61 milar atau tumbuh 33 persen dibandingkan tahun sebelumnya (YoY)," ujar Ketua Kompartemen BPRS Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) 2021-2024, Cahyo Kartiko, Rabu (22/3/2023).
Cahyo mengatakan, tantangan eksternal saat ini yang dihadapi BPRS adalah perubahan ekosistem global dan nasional. Beberapa di antaranya adalah perubahan perilaku masyrakat atas inovasi produk dan layanan, perkembangan ekonomi digital, perkembangan teknologi di bidang keuangan dan besarnya investasi infrastruktur teknologi informasi.
"Untuk tantangan eksternal lainnya juga ada pada persaingan usaha di antara lembaga keuangan pada segmen UMKM," ujarmya.
Saat ini, lanjut Cahyo, ruang kontribusi BPR Syariah terhadap perekomian masing-masing wilayah provinsi masih terbuka lebar untuk dioptimalkan. Salah satunya adalah berperan dalam inklusi keuangan daerah dan penyerapan tenaga kerja oleh industri BPR Syariah.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, peran BPR/BPRS masih sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama untuk masyarakat kecil dan Usaha Mkro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tapi mendorong transformasi demi penguatan industri BPR/BPR memerlukan waktu yang panjang. Mengingat jumlahnya yang cukup besar yakni 1.612 bank yang terdiri dari 1.445 BPR dan 167 BPRS.
Saat ini, OJK telah melakukan upaya penguatan industri dengan meluncurkan aplikasi Otomasi Informasi BPR/BPRS awal Desember 2022. Aplikasi ini memudahkan masyarakat mengakses informasi keberadaan BPR/BPRS serta produknya.